PPKM Darurat Buruh Masih Kerja, KSPSI Jabar: Pemprov Tidak Tegas!

Berdasarkan catatannya, perusahaan non esensial yang saat ini masih beroperasi ada di wilayah, Kabupaten Karawang, Bekasi Raya, Bogor, Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Bandung Raya, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang.

"Teman-teman buruh yang bekerja di luar ke dua sektor yang diizinkan ini sangat resah, karena tidak diliburkan oleh perusahaan walaupun PPKM Darurat," ungkapnya.

Roy menuturkan, pemerintah seharusnya bisa melakukan monitoring langsung dan menegur perusahaan yang masih memperkerjakan buruh selama PPKM Darurat. Jika terus dibiarkan, menurutnya, klaster buruh bisa saja bertambah.

"Ketegasan pemerintah dalam memberikan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan PPKM Darurat ini tidak kalah penting," ungkapnya.

Selain itu, aturan pemerintah juga jangan sampai tumpang tindih, Roy mengatakan, ketika aturan PPKM Darurat sudah dijalankan. Jangan sampai ada kebijakan Menteri Perindustrian yang mengeluarkan izin mobilitas operasional industri lain yang bukan industri esensial maupun kritikal.

"Jika benar terjadi, maka akan memperlihatkan tidak satu kebijakan ditubuh pemerintah dalam implementasi PPKM Darurat ini," jelasnya.

Mobilitas buruh di industri non esensial maupun kritikal sangat besar. Sehingga, jika tidak ada ketegasan pemerintah dalam hal ini Pemprov Jabar, maka akan sia-aia upaya menekan lonjakan kasus COVID-19.

"Kita meminta pemerintah tegas dalam memberikan sanksi bagi perusahaan di luar Industri esensial maupun kritikal yang tetap mempekerjakan buruhnya/tidak WFH dalam PPMK Darurat ini," kata dia. 

Sampai saat ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat Rachmat Taufik Garsadi, belum memeberikan tanggapan atas hal ini. IDN Times mencoba menghubungi melalui kontak WhatsApp, namun hingga berita ini diterbitkan, belum mendapatkan respon.

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil alias Emil mengatakan, aturan PPKM Darurat sifatnya sudah berdasarkan instruksi pemerintah pusat, Emil menyebutkan, bupati dan wali kota diminta segera mensosialisasikan seluruh aturan teknis dari PPKM Darurat pada seluruh masyarakat.

"Akan ada pengetatan luar biasa secara umum, mayoritas akan ditutup kecuali yang essential dan kritikal, di luar itu semuanya WFH," katanya.