Polisi Terbakar di Cianjur, Bagaimana Aturan Unjuk Rasa di Indonesia?

UU 9/1998 itu menjelaskan jenis-jenis unjuk rasa, yang diatur berdasarkan pendekatannya. Unjuk rasa, dijelaskan sebagai bentuk menyampaikan pendapat di muka umum dengan mengeluarkan pikiran melalui lisan dan tulisan.

Ada empat jenis unjuk rasa. Pertama, ialah dengan menggelar acara seperti demonstrasi pada umumnya, kemudian jenis pawai, rapat umum, dan mimbar bebas.

Ada beberapa tehap yang harus dilalui suatu kelompok sebelum mereka memiliki legalitas dalam menyampaikan pendapat. Salah satunya, “Ada aturan baku yang sudah ditetapkan bahwa 3x24 jam sebelum acara sudah memberi tahun (pada kepolisian),” kata Trunoyudo.

Pemberitahuan itu harus disampaikan oleh pemimpin atau penanggung jawab setiap kelompok. Ada pun aturannya, dalam 100 orang massa, harus ada satu sampai lima orang penanggung jawab yang dapat bekerja sama dengan kepolisian.

Dalam surat pemberitahuan itu, ada beberapa hal yang perlu diterangkan demonstran kepada polisi. Dalam UU 9/1998 diatur beberapa keterangan yang mesti dilengkapi demonstran kepada polisi, di antaranya:

1. Maksud dan tujuan

2. Tempat, lokasi, dan rute (dalam pawai)

3. Waktu dan durasi

4. Bentuk

5. Penanggung jawab

6. Nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan

7. Alat peraga yang dipergunakan

8. Jumlah peserta.

Meski demonstrasi telah dilegalkan secara aturan di Indonesia, namun ada beberapa jenis demonstrasi yang dilarang. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Kapolri (Perkapolri) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggara Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Regulasi itu mengatur beberapa poin yang dilarang dalam demonstasi, antara lain:

1. Unjuk rasa yang menyatakan kebencian, penghinaan, atau permusuhan

2. Unjuk rasa di lingkungan Istana Kepresidenan

3. Unjuk rasa di luar waktu yang ditentukan (06-00 WIB sampai 18.00 WIB di tempat terbuka, dan 06.00 WIB sampa 22.00 WIB di tempat tertutup)

4. Unjuk rasa tanpa surat izin kepolisian

5. Unjuk rasa yang melibatkan benda-benda yang membahayakan

Peristiwa mengenaskan terjadi pada Kamis (15/8), ketika gabungan aliansi mahasiswa se-Cianjur berunjuk rasa atas kinerja Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman. Di penghujung demonstrasi, mahasiswa tersebut beraksi dengan membakar ban. Ketika tengah berusaha untuk menghalangi dan memadamkan ban bekas, seorang anggota polisi kena percikan bensin yang berakhir pada ia yang terbakar.

Dengan regulasi-regulasi itu, sepertinya mahasiswa telah melanggar larangan kelima seperti yang diatur Pasal 8 huruf V dan au Perkapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang larangan melibatkan benda-benda membahayakan dalam unjuk rasa. Bahan peledak atau materi yang dapat menyebabkan ledakan dan membahayakan orang lain menjadi sesuatu yang diharamkan oleh aturan Indonesia.

“Itu terjadi pelemparan, sehingga melebar apinya dan melukai anggota kami,” ujar Trunoyudo.