Modal BIJB Diusulkan Rp8 Triliun, PAN Minta Target Bisnis Dibuka

28 Sep 2026, 19:53 WIB

Kota Bandung

3 min read

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

PAN DPRD Jawa Barat menyoroti usulan kenaikan modal dasar PT BIJB dari Rp2,5 triliun menjadi Rp8 triliun dalam revisi Perda pembentukan pengelola BIJB dan Kertajati Aerocity.
PAN meminta Pemprov Jabar memaparkan target bisnis terukur, roadmap komersialisasi Kertajati Aerocity, serta diversifikasi pendapatan non-aeronautika agar BIJB tidak bergantung pada penerbangan.
Fraksi PAN menuntut perlindungan aset daerah dan kepentingan pemerintah dalam masuknya investor strategis, serta mendorong dampak ekonomi bagi Majalengka dan kawasan Ciayumajakuning.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bandung, IDN Times - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jawa Barat menyoroti rencana kenaikan modal dasar PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) dari Rp2,5 triliun menjadi Rp8 triliun.

Kenaikan modal tersebut menjadi salah satu poin dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Kedua atas Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Pengelola Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity.

Dalam pandangan umumnya pada rapat paripurna DPRD Jawa Barat, Senin (28/9/2026), PAN meminta Pemprov Jabar tidak hanya menambah modal, tetapi juga menjelaskan target bisnis yang hendak dicapai PT BIJB.

1. Pemprov Jabar usul kenaikan pemodalan untuk BIJB Kertajati
Pintu masuk BIJB Kertajati Majalengka (Inin Nastain/IDN Times)
Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Barat, Toto Suharto, mengatakan tambahan modal tersebut harus diikuti dengan perubahan strategi bisnis perusahaan.
"Perubahan Perda, menurut Fraksi PAN DPRD Jawa Barat tidak boleh berhenti pada aspek administratif maupun penyesuaian permodalan," kata Toto.
Dalam nota pengantar Gubernur Jawa Barat pada 11 September 2026, modal dasar PT BIJB diusulkan naik menjadi Rp8 triliun. Penambahan itu antara lain untuk mengakomodasi rencana penyertaan modal berupa tanah milik daerah melalui mekanisme inbreng, restrukturisasi keuangan, serta membuka peluang masuknya investor strategis dari pemerintah maupun swasta.
2. Minta Pemprov Jabar jelaskan secara rinci soal rencana bisnis BIJB
Penyambutan Scoot di BIJB. (IDN Times/Inin Nastain)
Menurut Toto, dengan nilai modal dasar yang meningkat signifikan, Pemprov Jabar perlu memiliki gambaran yang lebih terukur mengenai bagaimana BIJB dan Kertajati Aerocity menghasilkan pendapatan.
Salah satu yang diminta adalah roadmap komersialisasi kawasan Kertajati Aerocity. PAN juga meminta strategi diversifikasi pendapatan non-aeronautika diperjelas sehingga bisnis BIJB tidak hanya bergantung pada aktivitas penerbangan.
"Fraksi PAN DPRD Jawa Barat meminta Pemprov Jabar menjelaskan secara lebih terukur mengenai roadmap komersialisasi kawasan Kertajati Aerocity, termasuk strategi diversifikasi sumber pendapatan non-aeronautika," kata Toto.
3. PAN soroti investor strategis dan aset daerah
Inin Nastain IDN Times/ Suasana BIJB Jumat (20/12/2023) siang
Rencana membuka peluang masuknya investor strategis juga menjadi perhatian Fraksi PAN. Pasalnya, perubahan struktur kepemilikan dapat berkaitan dengan posisi pemerintah daerah dalam pengelolaan BIJB ke depan.
PAN meminta Pemprov Jabar memastikan kepentingan daerah tetap terlindungi, terutama ketika aset daerah berupa tanah akan masuk sebagai penyertaan modal perusahaan.
Persoalan tersebut menjadi penting karena peningkatan modal dasar BIJB hingga Rp8 triliun tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan perusahaan, tetapi juga dengan posisi aset pemerintah daerah dan kemungkinan perubahan komposisi kepemilikan setelah investor baru masuk.
"Kami juga mendorong agar pengembangan BIJB dan Kertajati Aerocity memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat sekitar, khususnya Kabupaten Majalengka dan kawasan Ciayumajakuning yang meliputi Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan," katanya.
Selain BIJB, Fraksi PAN memberikan catatan terhadap Ranperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat. Toto mendorong prinsip right sizing agar perubahan struktur organisasi tidak sekadar mengubah nomenklatur, tetapi juga berdampak terhadap efisiensi birokrasi.
"Kami menekankan penerapan prinsip right sizing, yakni organisasi perangkat daerah harus disusun berdasarkan kebutuhan, fungsi, dan beban kerja yang jelas," kata Toto.