Polisi Temukan 1,96 Ton Beras Bantuan di Rumah Pengepul Cirebon

Kepala Polsek Waled AKP M Fadholi mengonfirmasi pengamanan ratusan karung beras program pemerintah tersebut.

Pihaknya bertindak cepat pascamenerima laporan masyarakat untuk mencegah potensi gangguan ketertiban serta memastikan bahan pangan subsidi tidak disalahgunakan oleh oknum tak bertanggung jawab.

Guna mendalami dugaan penyimpangan, Polsek Waled sudah melimpahkan dan mengoordinasikan penanganan kasus ini ke Kepolisian Resor Kota Cirebon.

Langkah ini diambil untuk menelusuri alur distribusi dari titik awal penyaluran hingga bisa terkumpul di tangan warga setempat.

"Total ada 196 karung, masing-masing 10 kilogram dan sudah diamankan di Polsek Waled. Temuan itu menjadi perhatian karena beras bantuan pangan merupakan komoditas yang disalurkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat," ujar Fadholi, Rabu (9/9/2026).

Meski barang bukti telah disita, aparat kepolisian belum menetapkan tersangka maupun menyimpulkan adanya motif komersialisasi berupa jual-beli bantuan pangan.

Fadholi mengatakan, penyelidikan  mendalam masih terus berjalan guna memetakan siapa saja pihak yang terlibat, mulai dari oknum penyalur di tingkat bawah hingga pemilik rumah tempat barang tersebut ditemukan.

Penanganan kasus ini dilakukan secara hati-hati agar tidak memicu kepanikan warga penerima manfaat di wilayah Waled.

"Fokus utama kami saat ini adalah memastikan status hukum dari tumpukan beras tersebut, apakah murni tindak pidana penimbunan atau ada faktor lain dalam proses penyaluran di lapangan," katanya.

Secara terpisah, Pemerintah Kabupaten Cirebon menyatakan masih menunggu hasil resmi dari investigasi kepolisian sebelum mengambil langkah administratif.

Pemerintah daerah enggan berspekulasi mengenai status temuan tersebut mengingat proses hukum masih berjalan di tingkat penyidik.

Kepala Bidang Ketersediaan, Kerawanan, dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon Moch. Muslih menjelaskan, kewenangan dinas sebatas memastikan pemenuhan mutu serta volume beras sebelum dibagikan.

Adapun eksekusi teknis dan mekanisme distribusi secara keseluruhan berada di bawah kendali Perum Bulog. Muslih mengakui pengawasan di tingkat tapak kerap menemui kendala geografis dan operasional.

"Masih dalam proses penyelidikan dari pihak kepolisian. Jadi belum tahu apakah itu penimbunan atau bagaimana. Kami melakukan monitoring dan evaluasi, tetapi DKPP tidak dapat melakukan pemantauan secara bersamaan di seluruh desa di Kabupaten Cirebon karena keterbatasan anggaran dan luas wilayah," kata Moch Muslih.