Polemik Vaksin Nusantara, DPR Rencanakan Bentuk Pansus Vaksin Impor
Bandung, IDN Times - Produksi Vaksin Nusantara menuai pro dan kontra. Sejumlah tokoh politik hingga mantan menteri mendukung program tersebut bahkan mengajukan diri menjadi relawan uji klinis.
Namun, di sisi lain, vaksin yang disebut telah dikembangkan di Amerika Serikat itu mendapatkan penolakan karena disebut diproyeksikan menjadi barang eklusif. Terkait vaksin Sinovac maupun Nusantara tidak jauh berbeda karena ada keterkaitan pihak asing.
Anggota DPR RI dari fraksi NasDem, Muhammad Farhan menilai, DPR berencana membuat Pansus membahas ketersediaan vaksin impor. Menurutnya, dinamika vaksin terjadi tidak terjadi pada tataran lembaga, melainkan elit politik.
"Sekarang sedang dibahas wacana pembentukan Pansus vaksin impor. Saya sendiri tidak anti vaksin impor, tapi saya perlu menetapkan posisi : Vaksin dari pemerintah (Sinovac) untuk rakyat, Vaksin Nusantara tidak untuk semua orang." ujar Farhan dalam keterangan tertulisnya yang diterima IDN Times, Senin(19/4/2021).
1. Muncul dugaan sentimen negatif kepada pemerintah
Farhan menilai, perdebatan Komisi IX DPR dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) prihal vaksin Nusantara, karena ada sentimen negatif kepada pemerintah.
"Sentimen negatif ini diwarnai dugaan tentang Mafia Impor Vaksin, walaupun belum ada bukti konkret soal itu. Keberadaan para politisi top Indonesia di RSPAD untuk uji vaksin Nusantara, bisa menjadi indikasi issue ini," tegasnya.