Polemik DTSEN, Farhan Heran Gaji Rp3 Juta Dianggap Super Kaya

Bagi Farhan, klasifikasi sosial ekonomi harus mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara lebih utuh. Ia menilai penghasilan bulanan tidak bisa menjadi satu-satunya ukuran untuk menentukan tingkat kesejahteraan seseorang, terutama di kota besar dengan biaya hidup yang relatif tinggi seperti Bandung.

"Terus terang saya juga terkejut melihat data tersebut. Karena jika menggunakan ukuran itu, banyak warga Bandung yang masuk kategori super kaya, padahal UMK Kota Bandung sendiri sudah berada di atas Rp4 juta," ujarnya.

Menurut Farhan, warga yang berpenghasilan sedikit di atas Rp3 juta belum tentu memiliki kondisi ekonomi yang mapan. Sebagian masih harus membayar kontrakan, biaya sekolah anak, cicilan kendaraan, hingga kebutuhan pokok yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Karena itu, Pemkot Bandung berencana melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan yang lahir dari data tidak melahirkan ketidaktepatan sasaran.

Kekhawatiran Farhan tidak berhenti pada persoalan klasifikasi. Ia menilai perubahan komposisi desil masyarakat berpotensi memengaruhi berbagai program pemerintah yang menggunakan DTSEN sebagai basis pengambilan kebijakan.

Jika semakin banyak warga tercatat berada pada kelompok ekonomi atas, konsekuensinya dapat berpengaruh terhadap penerimaan bantuan sosial maupun sejumlah skema pendanaan yang diterima pemerintah daerah.

"Persoalan ini penting karena berkaitan dengan bantuan sosial, dana transfer daerah, hingga Dana Alokasi Khusus. Jika banyak warga masuk ke desil tinggi, maka konsekuensinya bantuan yang diterima daerah bisa berkurang," katanya.

Karena itu, Pemkot Bandung ingin memastikan bahwa data yang digunakan pemerintah pusat tidak hanya akurat secara statistik, tetapi juga relevan dengan kondisi nyata masyarakat di lapangan. Kesalahan membaca kondisi ekonomi warga, menurut Farhan, dapat berdampak langsung pada efektivitas program perlindungan sosial.

Di balik polemik DTSEN, ada satu hal yang lebih mengkhawatirkan bagi Farhan, yakni fenomena yang ia sebut sebagai kemiskinan mendadak. Kondisi ini terjadi ketika seseorang yang sebelumnya dianggap mampu tiba-tiba kehilangan sumber penghasilan akibat musibah, kecelakaan, pemutusan hubungan kerja, atau meninggal dunia sebagai pencari nafkah keluarga.

Farhan mencontohkan seseorang yang memiliki penghasilan Rp4 juta per bulan dan sepeda motor dapat tercatat sebagai kelompok ekonomi atas. Namun dalam hitungan hari, kondisi keluarganya bisa berubah drastis ketika sumber penghasilan utama hilang.

Masalahnya, perubahan kondisi ekonomi warga sering kali berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan proses pembaruan data pemerintah. Akibatnya, masyarakat yang mendadak jatuh miskin berpotensi tidak langsung masuk dalam sistem perlindungan sosial karena status administrasinya masih tercatat sebagai kelompok mampu.

"Yang paling saya khawatirkan adalah kemiskinan mendadak. Ketika seseorang kehilangan pekerjaan atau mengalami musibah, kondisi ekonominya bisa langsung berubah, tetapi status datanya belum tentu ikut berubah," ujar Farhan.

Atas dasar itu, Pemkot Bandung mulai mengkaji mekanisme jaring pengaman sosial yang lebih responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi warga. Sebab menurut Farhan, tantangan terbesar saat ini bukan hanya menyusun data yang akurat, melainkan memastikan negara dapat hadir dengan cepat ketika masyarakat tiba-tiba kehilangan kemampuan untuk bertahan hidup.

Bagi Kota Bandung, polemik DTSEN pada akhirnya bukan sekadar soal angka dan klasifikasi. Yang dipertaruhkan adalah ketepatan kebijakan dalam membaca realitas sosial, sekaligus kemampuan pemerintah melindungi warga yang berada satu musibah saja dari jurang kemiskinan.