Polda Jabar Imbau Warga Jawa Barat Tak Ikut Aksi Kawal Sidang MK

Berbeda dengan kala menyambut 22 Mei 2019, Polda Jabar mengaku instansinya tak akan menggelar operasi penyekatan. "Jadi kami hanya mengimbau saja," kata Rudy, kepada wartawan di Markas Polda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Kamis (13/6).

Operasi penyekatan yang dilakukan Polda Jabar menyambut 22 Mei 2019 dinilai cukup efektif menghalau potensi kericuhan. Lewat operasi tersebut, Polda berhasil menghalau massa dan mengamankan berbagai senjata mulai dari ketapel hingga bom molotov.

Salah satu wacana yang muncul dan mendorong massa untuk bergerak dan berdemonstrasi di MK tak lain agar proses hukum berjalan adil. Soal itu, Rudy bilang bahwa masyarakat perlu memberi kepercayaan 100 persen pada MK.

"MK akan bersikap netral. Sampai sekarang kami masih terus mengimbau masyarakat agar tak berangkat ke Jakarta untuk aksi massa," katanya.

Sama dengan Kapolda Jabar, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun menyampaikan hal serupa. Menurutnya, MK akan memproses gugatan pelapor seadil-adilnya dan sesuai hukum yang berlaku.

"Lebih baik kita tunggu di rumah, kita lihat bagaimana hasilnya, semua sudah diatur (oleh hukum) di MK karena kita ini negara hukum. Jadi agar kondusif, warga Jawa Barat sebaiknya tidak usah pergi terlalu jauh. Serahkan saja pada Mahkamah Konstitusi," katanya, di tempat dan waktu yang sama.

Sejauh ini muncul wacana bahwa ada 500 orang masyarakat Kota Bandung yang berencana menggelar aksi mengawal MK di Jakarta. Kepergian mereka dari Bandung ke Jakarta menggunakan aneka ragam moda transportasi

Hal tersebut dikatakan Sekretaris FPI Bandung, Ahmad Kurniawan. Menurut Ahmad, FPI mendengar kabar tersebut dari mulut ke mulut. "Kami hanya mendengar, bahwa ada 500 orang warga Bandung yang akan berangkat (ke Jakarta untuk aksi massa)," ujarnya, Rabu (12/6).

Di sisi lain, FPI, kata dia, tidak mendorong anggota atau simpatisannya menggelar aksi massa di MK mulai Jumat (14/6). "Tidak ada instruksi khusus dari FPI," kata Ahmad.