PKS Siap Jadi Koalisi Kritis Jika Calonnya Tak Diangkat Wawali Bandung

Menurutnya, ketika tidak ada calon dari PKS yang duduk di kursi pimpinan Kota Bandung hingga 2023 mendatang, partai ini belum tentu berubah dari koalisi jadi opisisi. Apalagi selama ini masyarakat Kota Bandung tahu bahwa PKS adalah salah satu partai pengusung pimpinan Kota Bandung saat ini.

"Cuman kita akan terus mengawal janji (Oded-Yana). Partai akan membatu se-optimal mungkin agar semua janji bisa terealisasi.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bandung Teddy Rusmawan menuturkan, proses pelantikan Yana Mulyana menjadi wali kota secara definitif membutuhkan waktu. Proses ini tinggal menunggu arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurutnya, surat pengajuan pelantikan sudah masuk ke Kemendagri. Dan sejauh ini tidak ada arahan mengenai kesalahan administratif, artinya semua syarat sudah dipenuhi.

"Nah yang tidak jelasnya ini dalam aturan untuk pelantikan tidak ada waktu maksimal di Kemendagrinya. Seharusnya ini ada aturan waktu yang jelas. Masalah ini bukan hanya di Kota Bandung tapi ada juga di daerah lain," ujar Teddy.

Sementara itu, Plt Wali Kota Bandung Yana Mulyana menyebut bahwa Pemkot Bandung pun tidak bisa memaksakan kehendak untuk segera menjadikannya sebagai wali kota secara definitif. Aturan itu ada di Kemendagri dan kemudian diberikan arahan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Menurutnya, memang ada beberapa persoalan yang tidak bisa dilakukan seorang Plt Wali Kota. Hal yang paling menjadi kendala adalah kesulitan melantik pejabat untuk menempati jabatan tertentu di mana ada kekosongan.

"Kalau program mah sudah ada (jalan) yah," ujar dia.

Meski demikian, Yana tidak menampik bahwa kinerjanya sebagai Plt wali kota tidak bisa optimal dalam pelayanan pada masyarakat. Karena semua pekerjaan yang bisa dilakukan dua orang, wali kota dan wakil wali kota sekarang harus dikerjakan sendirian.