Pilgub Jabar Diprediksi Bakal Diramaikan Tiga Paslon
Bandung, IDN Times - Lembaga survei Polsight memprediksi Pilgub Jawa Barat akan diramaikan oleh tiga sampai empat pasangan calon (Paslon). Hal itu dilihat berdasarkan jumlah kursi yang ada di DPRD Jawa Barat berdasarkan hasil Pileg.
Meski akan dimeriahkan oleh tiga sampai empat paslon, Direktur Eksekutif Polsight Yusa Djuyandi mengatakan, segala macam kemungkinan masih bisa terjadi, lantaran sang petahana, Ridwan Kamil, masih belum menentukan pilihan.
"Tiga sampai empat pasangan calon gubernur masih oke, masih bagus, kemungkinan masih dinamis, kang Emil (Eks Gubernur Jabar Ridwan Kamil) juga masih belum pasti di Jabar masih bolak-balik," ujar Yusa usai kegiatan Jabar Outlook: Bonus Demografi, Kualitas SDM, dan Pemerataan Pembangunan di Bandung, Senin (20/5/2024).
1. Beberapa tokoh bakal calon sudah terlihat
Saat ini figur yang berpotensi maju ke Pilgub Jawa Barat ada Dedi Mulyadi (Demul) dari Partai Gerindra. Meski begitu, Yusa mengungkapkan, belakangan ini santer juga nama Iwan Bule, yang merupakan rekan satu tim Demul yang digadang-gadang memiliki keinginan maju Pilgub Jabar.
"Kalau Demul Insya Allah, kan dia sudah mantap tinggal nanti bagaimana dari Gerindra. Karena ada nama lain Iwan Bule. PKS saya kira fix dengan Kang Haru Suandaru, meskipun kemarin muncul Pak Ahmad Syaikhu, ini sudah lebih dominan," katanya.
2. Mesin politik di Jabar masih didominasi partai besar
Lanjut Yusa, kondisi politik di Jawa Barat sendiri kini masih dominan dikuasi oleh partai-partai besar. Dengan begitu kemungkinan untuk beberapa pasangan Paslon Pilgub Jabar dan koalisi partai politik masih bisa berubah-ubah.
"Golkar kami masih menunggu ya, jadi kami masih lihat mesin politik yang ada karena Jabar kami bisa bilang mesin politik dikuasi partai besar seperti PDIP, PKS, Gerindra, Golkar. Empat partai itu," ujarnya.
3. Koalisi Pilpres diprediksi bakal pecah di Pilgub Jabar
Yusa berpandangan, koalisi partai politik di Pilgub Jawa Barat akan berbeda dengan saat Pilpres kemarin. Sebab, kondisi politik di daerah dengan berbeda dengan nasional termasuk perolehan kursi di legislatif.
"Kemungkinan tidak akan linier koalisi di pusat dan daerah, karena urusan koalisi pusat dan daerah berbeda kan akan dihitung juga bagaimana mesin politik hasil pileg termasuk kandidat," kata dia.
