PHK di Jabar Capai 6.727 Orang, Lembur Buruh Mulai Dipangkas

Meski data PHK Jabar pada periode Januari-Juni 2026 lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya, Firman menegaskan, sampai saat ini belum ada pabrik yang berhenti beroperasi atau tutup, terutama padat karya seperti manufaktur. Selain itu, angka tersebut juga lebih rendah jika dibandingkan periode sama tahun 2025, di mana angkanya mencapai 9.494 orang.

"Kalau tutup, sampai saat ini belum ada laporan ke kami, dan data Kemenaker Itu data dari jaminan kehilangan pekerjaan. Tapi kalau dibandingkan dengan jumlah perusahaan di Jawa Barat yang sekitar 500.000 lebih, persentase 6.000 itu relatif kecil (sekitar 0,1 sekian persen)," kata dia.

Selain itu, kasus PHK sendiri tidak hanya dikarenakan oleh adanya masalah internal perusahaan, bisa jadi karena dari karyawan itu sendiri, sehingga harus dilakukan pemutusan hubungan kerja.

"PHK bisa terjadi karena kesalahan pekerja, atau perusahaan melakukan efisiensi," ucapnya.

Disinggung mengenai kondisi kondisi industri manufaktur di Jabar, Firman tidak menampik, saat ini mulai ada beberapa perusahaan yang sudah mengurangi jam lembur dan menggantinya dengan pemaksimalan waktu operasional pegawai.

"Jam lembur itu sifatnya tidak wajib, sesuai keperluan industri saja. Ada tidaknya lembur tidak mencerminkan apa-apa. Cuma kaitannya dengan kondisi sekarang, banyak perusahaan melakukan pengetatan pengeluaran," kata dia.

"Salah satunya ya menghindari jam lembur, mengoptimalkan jam kerja biasa. Seperti terjadi di salah satu pabrik di Kabupaten Bandung," ujarnya.

Salah satu pabrik tersebut yaitu PT Feng Tay Indonesia Enterprises yang sebelumnya turut didatangi langsung oleh Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal. Firman mengatakan, perusahaan tersebut tengah melakukan efisiensi agar para buruh tetap bisa bekerja dan tidak kena PHK.

"Mereka sudah melakukan efisiensi dengan mendorong pekerja yang belum mengambil cuti tahunan untuk diambil. Karena kondisi order sedang tidak banyak. Jadi biar optimal proses produksi dan efisiensi biaya, perusahaan menyarankan cuti tahunan diambil," katanya.

"Terutama industri padat karya seperti alas kaki atau garmen yang terpengaruh kondisi eksternal (kurangnya permintaan dari Eropa dan Amerika)."

Sementara itu Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat, Roy Jinto mengatakan, beberapa buruh di industri manufaktur sudah banyak melaporkan soal pengurangan jam lembur tersebut.

"Hampir semua rata pengurangan lembur atau penghapusan kerja lembur itu awalnya. Sekarang ada pengurangan hari dan jam kerja," kata Roy.

Berdasarkan data yang didapatkannya, beberapa pabrik industri manufaktur sudah ada yang melakukan pemecatan terhadap buruh. Meskipun tidak begitu massif, anggota KSPSI Jabar tercatat ada sebanyak lima ribu orang yang terdampak PHK pada periode Januari-Juli 2026.

"Untuk SPSI di Jawa Barat PHK sampe saat ini dari Januari-Juli 2026 kurang lebih lima ribu orang," ucapnya.

Menurut Roy, ada berbagai faktor yang membuat industri manufaktur mengalami kontraksi yang mengakibatkan terjadinya PHK dengan cara efesiensi tersebut. Salah satu di antaranya kondisinya perusahaan tidak baik-baik saja dan tengah bangkrut.

"Banyak juga diakibatkan karena produk-produk import yang membanjiri pasar domestik di indonesia sehingga industri dalam negeri tidak bisa bersaing dengan produk luar negeri yang lebih murah," ujarnya.

Selain itu, banyak pabrik manufaktur yang bertransaksi menggunakan dolar untuk membeli bahan baku, sementara produknya harus dijual dengan rupiah. Kondisi ini, dinilainya turut mempengaruhi kondisi industri di Jabar.

"Bahan baku impor pembelianya pake Dolar yang harganya tinggi. Di sisi lain hasil produksi dijual dengan Rupiah, faktor lainnya yaitu tarif bea masuk ke Amerika yang juga berdampak terhadap cost produksi," kata dia.

Belum lagi soal adanya kenaikan tarif gas industri yang mencekik para pelaku usaha manufaktur, akhirnya pilihan yang paling memungkinkan yaitu melakukan PHK kepada buruh.

"Tarif gas industri yang kemarin cukup tinggi juga berdampak signifikan terjadinya PHK, termasuk Perang Rusia-Ukrania, Iran Amerika dan israel semua mempunyai dampak terhadap industri dalam negeri," katanya.

"Perusahaan melakulan efisiensi dari pengurangan hari kerja, jam kerja, pengurangan karywan dan bahkan menutup perusahaan yang pada akhirnya terjadi PHK," ujarnya.