Pesta Pernikahan Gagal karena Listrik Padam, Mempelai Ingin Tuntut PLN

Pascapemadaman listrik secara massal di berbagai daerah itu, sejauh ini HLKI Jabar baru menerima tiga keluhan pengguna listrik PLN. Kasus pesta pernikahan gagal itu menjadi salah satunya.

“Dua orang (dari tiga pelapor) pagi tadi bertanya tentang bagaimana cara menuntut PLN ke pengadilan, supaya dapat efek jera atau setidaknya memberi ganti rugi. Pagi tadi juga dari Padalarang (pelapor yang menyelenggarakan pesta pernikahan) juga merasa rugi karena pemadaman listrik. Ketiganya enggak pakai genset (generator set), memang,” kata Firman.

Menjelang siang, semakin banyak yang mendatangi lembaganya untuk bertanya terkait jalur hukum guna menuntut PLN. Totalnya, kata Firman, lebih dari sebelas orang ingin menuntut kinerja PLN.

Sejauh ini, pengusaha lain yang telah mendatangi HLKI di antaranya ialah pengusaha konveksi, fotocopy dan percetakan, juga pujasera (pusat jajanan serba ada). “Kejadian itu melumpuhkan perekonomian kita. Bagi konsumen, ini momentum yang baik untuk menegur PLB, jadi janga hanya diam saja,” ujarnya.

Kepada masyarakat yang mendatangi kantornya, Firman pun mengatakan jika pelapor bisa mengunjungi Ombudsman untuk mengeluh tentang pelayanan publik. Tak hanya Ombudsman, masyarakat pun berhak melaporkan kerugiannya pada kepolisian.

“Bisa juga diadukan ke polisi, sampai ada pemanggilan proses pidananya. Iya, pemadaman listrik ini bukan hanya perdata, tapi bisa juga daibawa ke pidana,” ujarnya.

Menurut penulis buku “Hukum Perlindungan Konsumen” itu, ada tujuh pasal yang bisa dipakai untuk menuntut PLN atas kasus pemadaman massal. Di antaranya, ialah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Konsumen.

“UU ini unik, karena mengatur tiga sanksi. Pertama, perdata, kemudian ganti rugi sanksi pidana yaitu kurungan dan denda, juga ketika tentang administrasi soal pencabutan izin dan seterusnya,” tutur dia.

Tak sampai di situ, menurut kacamata Firman, kasus pemadaman listrik PLN ini juga mesti mendapat perhatian tak hanya dari Ombudsman, melainkan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alasannya, Firman mengatakan jika anggaran yang dimiliki PLN tidak terserap optimal dengan bukti kerusakan teknis itu.

“Saya dengan PLN dapat bantuan Rp65 triliun, tapi kok bisa kaya gini? Ini menandakan manajemen buruk. Tidak seperti Singapura dan Hongkong (dengan anggaran listrik besar) yang punya manajemen listrik baik,” kata Firman.