Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi meminta agar perayaan hari buruh tahun 2025 bisa kondusif, tidak ada kegaduhan yang dapat, mengganggu iklim investasi. Aksi yang digelar oleh serikat buruh diharapkannya tetap berlangsung secara aman.
"Mayday, saya harapkan gini, kita ingin investasi baik. Kita ingin jumlah lapangan kerja bertambah. Sehingga suasana Mayday harus menjadi suasana bahagia, bukan suasana mencekam," ujar Dedi di Kota Bandung, dikutip Rabu (30/4/2025).
Serikat buruh yang menggelar aksi massa, dikatakannya harus sebisa mungkin harus mampu menjaga kondusivitas di lingkungan kerja. Sebab hal ini mampu memantik minat investor lainnya, untuk menanam modal di Jawa Barat.
Jika investasi meningkat, diyakini Dedi akan berdampak dengan semakin banyaknya lapangan kerja, guna menekan angka pengangguran.
"Jangan membuat investor lari, tetapi harus membuat investor datang," kata dia.
Sementara, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Jawa Barat, Roy Jinto Ferianto mengatakan, seluruh buruh tidak akan menggelar aksi di Gedung Sate, seperti beberapa tahun sebelumnya.
"Rencananya kami akan aksi di Jakarta untuk Mayday tahun ini, dan itu akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Jadi tidak ada aksi di Gedung Sate," ujar Roy saat dikonfirmasi, Rabu (30/4/2025).
Selain DPD KSPSI, Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Barat, Dadan Sudiana juga memastikan tidak akan menggelar aksi perayaan Mayday di Gedung Sate. Dia bersama anggota serikat lainnya akan menggeruduk Monas.
"Kami dari SPN tidak akan menggelar aksi di Gedung Sate, kami (aksi) ke Jakarta," ucapanya.
SPN Jabar menilai hari buruh merupakan momentum penting, di tambah tahun ini Presiden Prabowo direncanakan akan hadir langsung di tengah perayaan. Sehingga, beberapa tuntutan diharapakan bisa tersampaikan langsung.
"Maka kehadiran Presiden Prabowo dalan peringatan hari buruh 1 Mei 2025 memberikan harapan besar bagi kelas pekerja semoga Presiden bisa memberikan UU ketenagakerjaan baru yang lebih melundungi pekerja buruh," jelasnya.
Dadan mengungkapkan, ada sekitar enam tuntutan yang aka disampaikan langsung ke Presiden Prabowo. Enam tuntutan ini yaitu; hapus outsourching, upah layak bagi pekerja/buruh, bentuk satgas PHK, sahkan UU ketenagakerjaan baru yang melindungi pekerja/buruh.
"Sahkan UU PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah tangga), dan sah kan UU perampasan asset bagi koruptor," katanya.
Meski menggelar aksi di Jakarta, Dadan mengatakan, buruh juga memberikan beberapa tuntutan kepada Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi. Sedikitnya ada empat persoalan buruh yang harus dituntaskan oleh politisi Partai Gerindra tersebut.
Adapun tuntutan kepada Dedi Mulyadi, sebagai berikut:
1. TPT (tingkat Pengangguran terbuka) yang paling tinggi se-Indonesia bisa dikurangi
2. Pencaloan recruitmen pekerja baru harus diberantas di Jabar
3. Disparitas upah di Jabar dan upah pekerja di atas satu tahun (struktur skala upah) harus dibuatkan sistem pengupahan yang berkeadilan
4. Coverage Jaminan sosial tenaga kerja harus di naksimalkan dari Rp10 juta pekerja formal ternyata baru 50 persen yang terlindungi atau menjadi peserta Jaminan sosial ( BPJS ketenagakerjaan dan atau kesehatan)