Hari Buruh 2025: Buruh Jabar Tidak Akan Gelar Aksi di Gedung Sate
Bandung, IDN Times - Serikat buruh di Jawa Barat memastikan tidak akan menggelar aksi di Gedung Sate pada perayaan Mayday 2025. Mereka akan datang langsung ke Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, beserta beberapa serikat lainnya.
Kabar ini disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Jawa Barat, Roy Jinto Ferianto. Dia mengatakan, seluruh buruh tidak akan menggelar aksi di Gedung Sate, seperti beberapa tahun sebelumnya.
"Rencananya kami akan aksi di Jakarta untuk Mayday tahun ini, dan itu akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Jadi tidak ada aksi di Gedung Sate," ujar Roy saat dikonfirmasi, Rabu (30/4/2025).
1. SPN juga tidak gelar aksi di Gedung Sate
Selain DPD KSPSI, Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Barat, Dadan Sudiana juga memastikan tidak akan menggelar aksi perayaan Mayday di Gedung Sate. Dia bersama anggota serikat lainnya memilih untuk mendatangi Monas.
"Kami dari SPN tidak akan menggelar aksi di Gedung Sate, kami (aksi) ke Jakarta," ucapanya.
SPN Jabar menilai hari buruh merupakan momentum penting, di tambah tahun ini Presiden Prabowo direncanakan akan hadir langsung di tengah perayaan. Dengan begitu, beberapa tuntutan diharapakan bisa tersampaikan langsung.
"Maka kehadiran Presiden Prabowo dalan peringatan Hari Buruh 1 Mei 2025 memberikan harapan besar bagi kelas pekerja. Semoga Presiden bisa memberikan UU Ketenagakerjaan baru yang lebih melindungi pekerja buruh," ujarnya.
2. Tuntutan akan disampaikan langsung ke Presiden Prabowo
Dadan mengungkapkan, ada sekitar enam tuntutan yang akan disampaikan langsung ke Presiden Prabowo. Eman tuntutan ini yaitu; hapus outsourcing, upah layak bagi pekerja/buruh, bentuk satgas PHK, sahkan UU Ketenagakerjaan baru yang melindungi pekerja/buruh.
"Sahkan UU PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah tangga), dan sahkan UU perampasan aset bagi koruptor," katanya.
3. Ada empat tuntutan kepada Dedi Mulyadi
Meski menggelar aksi di Jakarta, Dadan mengatakan, buruh juga memberikan beberapa tuntutan kepada Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. Sedikitnya ada empat persoalan buruh yang harus dituntaskan oleh politisi Partai Gerindra tersebut.
Adapun tuntutan kepada Dedi Mulyadi sebagai berikut:
1. Mengurangi TPT (tingkat pengangguran terbuka), di mana Jabar menjadi yang paling tinggi se-Indonesia.
2. Pencaloan recruitmen pekerja baru harus diberantas di Jabar
3. Disparitas upah di Jabar dan upah pekerja di atas satu tahun (struktur skala upah) harus dibuatkan sistem pengupahan yang berkeadilan
4. Coverage jaminan sosial tenaga kerja harus dimaksimalkan. Dari Rp10 juta pekerja formal ternyata baru 50 persen yang terlindungi atau menjadi peserta Jaminan sosial ( BPJS Ketenagakerjaan dan atau Kesehatan)
