Penghentian Izin Perumahan di Bandung Raya, DPRD Jabar Soroti RTRW

Menurut Daddy, apa yang sedang dilakukan oleh Gubernur Dedi Mulyadi ini ada kaitannya dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 tahun 2022 tentang RTRW Jabar tahun 2022-2042 yang mana sudah tertuang seluruh aturan pengelolaan perumahan.

"Sejatinya Perda Nomor 9 tentang RTRW tersebut mengatur wilayah provinsi untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Di dalam perda tercakup struktur ruang, pola ruang, kawasan strategis, dan pengendalian pemanfaatan ruang," ujarnya.

"Sekali lagi, tujuan akhirnya adalah kesejahteraan dan keadilan sosial masyarakat Jawa Barat," kata dia.

Sebelumnya, Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi mengatakan, SE diterbitkan sehubungan dengan fenomena bencana alam berupa banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di wilayah Bandung Raya (Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung, dan Kota Cimahi).

"Kebijakan ini bertujuan untuk melakukan mitigasi guna mengatasi bencana lanjutan atau berulang," katanya, Senin (8/12/2025).

Dedi memastikan, penghentian sementara izin perumahan akan berlaku sampai adanya hasil kajian risiko bencana dari masing-masing kabupaten/kota atau adanya penyesuaian kembali rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

SE tersebut juga mengamanatkan beberapa langkah tindak lanjut yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk melakukan peninjauan kembali apabila lokasi pembangunan terbukti berada pada kawasan rawan bencana atau berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.

Pemerintah daerah juga diminta meningkatkan pengawasan terhadap pembangunan rumah/perumahan dan bangunan gedung agar sesuai dengan peruntukan lahan dan rencana tata ruang.

"Kemudian tidak menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan; serta memenuhi kaidah teknis konstruksi untuk menjamin keandalan bangunan gedung," tuturnya.

Seluruh pembangunan rumah/perumahan dan bangunan gedung wajib dipastikan telah memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan harus dilaksanakan penilaian teknis secara konsisten untuk memastikan pelaksanaan pembangunan sesuai dokumen teknis PBG.

Dedi juga meminta agar pemerintah daerah wajib melakukan pemulihan atau penghijauan kembali atau pengembalian kondisi lingkungan yang rusak akibat kegiatan pembangunan, serta melakukan penanaman dan pemeliharaan pohon pelindung pada kawasan perumahan dan permukiman.

Menurutnya, apabila kepala daerah di Bandung Raya tidak melakukan langkah-langkah tegas untuk mengembalikan fungsi ruang-ruang terbuka hijau maka ancaman bencana besar akan terjadi dalam dua sampai tiga tahun ke depan.

"Kalau kita tidak melakukan itu saya jamin dalam dua tiga tahun ke depan apabila hujan melanda Bandung akan tenggelam," ujarnya.