Pengamat: Pemda Harus Cerdas Alihkan Anggaran Untuk Penanganan COVID

Ina pun mengapresiasi langkah yang sudah dilakukan sejumlah daerah seperti Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung yang berani untuk melakukan recofusing (peralihan kebutuhan anggaran) untuk kepentingan masyarakat di kala pandemik.

Terlebih daerah tidak mungkin lagi meminta bantuan anggaran dari Pemerintah Pusat. Kebijakan ini menurutnya potret kemampuan pemimpin daerah yang mampu melihat urgensi dari situasi yang terjadi dan anggaran yang tersedia.

“Masih ada dana bisa dialihkan, nanti untuk infrastruktur bisa dicari kembali, kalau engga ini (urusannya) nyawa ,” katanya.

Ina menuturkan, keputusan Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang menghentikan sejumlah proyek infrastruktur patut diapresiasi. Keputusan seprti ini belum tentu bisa ditiru oleh para kepala daerah lain karena masing-masing provinsi melihat urgensi dan kondisi yang berbeda.

“Provinsi lain misalnya uang masih ada nggak perlu ngikut juga, karena Jawa Barat rakyatnya lebih banyak, tingkat terpaparnya tertinggi kedua, jadi [Ridwan Kamil] melihat itu urgensitasnya, belum tentu sama untuk daerah lain, karena mereka tidak memiliki kebijakan yang sama,” papar dia.

Ina pun berharap kepala daerah lain bisa berpikir cepat dan mengambil keputusan yang cerdas di masa darurat, termasuk soal pengalokasian anggaran di tengah terus melonjaknya angka kasus positif dan menipisnya ketersediaan ruang perawatan, oksigen dan obat-obatan.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Unpad ini tetap mengingatkan agar pergeseran anggaran infrastruktur harus dicari pula solusinya mengingat keputusan ini berdampak ini proyek ini bisa menyerap banyak pekerja.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memutuskan 11 proyek infrastruktur dengan anggaran Rp140 miliar yang akan digeser untuk diperbantukan menangani situsasi kedaruratan COVID-19.

“Anggaran ini untuk mensubsidi gratis obat-obatan pasien Covid-19 yang isolasi mandiri. Itu akan jadi tanggung jawab kita,” kata Emil.

Menurutnya subsidi ini akan diatur lewat aplikasi Pikobar dimana nantinya warga yang mengajukan akan mendapatkan bantuan obat dan suplemen gratis dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Dananya kami ambil dari 11 proyek infrastruktur, mudah-mudahan ini membantu penanganan,” katanya.

Sementara itu, Sekda Bandung Ema Sumarna memastikan pihaknya juga melakukan perubahan anggaran tahun ini. Pemkot Bandung akan fokus untuk membantu masyarakat kurang mampu melalui berbagai bantuan.

"Ada sekitar 60 ribu warga yang akan dibantu. Kalau tidak salah ini sekitar Rp500 ribu per keluarga," ungkap Ema.