Pengajuan Wawali Bandung Terhambat Komunikasi Politik Partai

11 Jan 2022, 17:22 WIB

IDN Times/Humas Bandung

Bandung, IDN Times - Hingga saat ini belum ada kejelasan pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bandung Yana Mulyana menjadi wali kota definitif. Kondisi itu berimbas pada pengajuan calon pendampingnya yang akan duduk sebagai wakil wali kota Bandung.

Pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran, Muradi mengatakan, persoalan lambat atau cepatnya pengangkatan Yana sebagai Wali Kota Bandung dan pencarian wakil wali kota sebenarnya berada di tangan partai pengusung antara PKS, Gerindra, dan PBB. Jika sampai saat itu semua proses berjalan lambat, artinya ada komunikasi politik yang kurang tepat di ketiga partai tersebut.

"Jadi bagaimana komunikasi PKS ke Gerindra dan PBB. Jangan melempar persoalan ini ke Kemendagri langsung, karena kalau syarat ada dari partai politik maka persyaratan terpenuhi," ujar Muradi saat dihubungi IDN Times, Selasa (11/1/2022).

1. Kemendagri dan Gubernur tidak berhak menahan usulan nama

Rapat antara Pemkot Banda Aceh dan Pemkot Bandung di Balai Kota Banda Aceh (IDN Times/Humas Pemkot Banda Aceh)

Muradi menuturkan, saat ini bola persoalan seakan disalahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, sebagai kepanjangan tahan pemerintah pusat. Padahal lama tidaknya pengajuan nama wakil wali kota ada di partai pengusung.

Jika koalisi ketiganya tidak lancar dalam urusan pencalonan nama, maka Kemendagri pun bisa memberi lampu hijau. Pun dengan Yana Mulyana belum tentu bisa menahan agar dirinya berdiri sendiri sebagai pemimpin Kota Bandung.

"Makanya semua ada di partai. Saat ada satu partai saja yang tidak merespons (usulan nama) maka tidak bisa diajukan ke Kemendagri, tidak bisa disetujui," papar Muradi.

2. DPRD harus ikut mendorong ini

Ilustrasi bendera partai politik (ANTARA FOTO/Ampelsa)

Di sisi lain, dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kota Bandung pun harus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak termasuk Kemendagri. Karena pelantikan dan sidang pleno ada di ranah DPRD maka sudah seharusnya mereka ikut bergerak.

"DPRD harus menyiapkan segala hal untuk pelantikan. Jangan sampai ketika Plt Wali Kota sudah ingin (memiliki wakil wali kota), tapi DPRD ini justru lama persiapannya," kata dia.

3. PKS jangan lambat melakukan komunikasi

Logo baru PKS (Dok. PKS)

Muradi menilai PKS lambat dalam melakukan langkah mencari pengganti Oded M Danial. Padahal mereka adalah pemenang pemilu 2019 yang seharusnya punya kapasitas kuat.

"Harusnya partai ini lebih lincah jangan menyalahkan orang lain sementara di dalamnya tidak mampu (berkomunikasi). Sejauh ini komunikasi PKS seakan tidak efektif," kata dia.

Partai ini harus segera mencari tahu apa yang diinginkan Gerindra dan PBB sebagai koalisi partai pada sat mengusung Oded-Yana. Semua harus dududk bersama dan memastikan proses pencarian nama bisa lebih cepat sebelum batas waktu.