Pendapatan Pemprov Jabar Tahun ini Diprediksi Meleset dari Target

08 Nov 2019, 18:30 WIB

ilustrasi pembayaran pajak motor (IDN Times/Arief Rahmat 2019)

Bandung, IDN Times - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memprediksi pemasukan pajak dari empat sektor tidak akan sesuai dengan target yang mencapai Rp36,127 triliun. Dari empat sektor yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok, ada satu yang belum optimal.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Hening Widiatmoko mengatakan, tahun ini pajak yang dibebankan kepada Bapenda Jabar memang cukup besar. Dari perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD-P), Bapenda Jabar mendapat kenaikan Rp 800 miliar.

"Semua berjalan normal untuk tiga wajib pajak. Hanya saja satu yang PKB memang belum maksimal," ujar Hening dalam diskusi di Gedung Sate, Jumat (8/11).

1. Kekurangan dari sektor pajak kendaraan motor Rp251 miliar

IDN Times/Debbie Sutrisno

Dari data yang dihimpun Bapenda pendapatan per Oktober yang masuk ke Bapenda di luar pajak rokok sekitar Rp14,3 triliun. Data pajak rokok belum dimasukan karena terus berkembang. Sedangkan dari presentase terakhir Bapenda berhasil mengumpulkan dana dari pajak sekitar 85,91 persen.

Untuk pajak tiga sektor lain sejauh berjalan normal dan diprediksi bisa dicapai. Sementara untuk PKB belum tentu karena kekurangan pajak dari target ini sekitar Rp251 miliar.

Menurut Hening, angka ini sangat krusial karena mayoritas pajak yang cukup besar didatangkan dari kendaraan bermotor. "Primadona itu memang pajak kendaraan bermotor. Dan inilah tulang punggung untuk pembangunan," paparnya.

2. Pajak yang dihimpun untuk membangun perekonomian di Jabar

kppip.go.id

Hening mengatakan, pengumpulan pajak dari berbagai sektor yang dilakukan Pemprov Jabar penting. Sebab, anggaran ini nantinya bisa digunakan untuk melakukan pembangunan dan menjalankan sejumlah program untuk menyejahterakan masyarakat di seluruh kabupaten/kota.

"Membahayakan kalau target pendapatan tidak tercapai. Akan muncul pembiayaan pembangunan yang tidak terbayar. Makanya sekarang kita buat program pembebasan pajak kendaraan bermotor," ungkap Hening.

3. Pemilik kendaraan diharap bisa membayar pajak yang lama ditunggak

IDN Times/Irma Yudistirani

Bapenda Jabar saat ini berencana memberlakukan pembebasan denda pajak dan pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor. Program ini diberlakukan agar masyarakat yang selama ini menunggak pajak kendaraan bermotor bisa membayar kewajibannya.

Program ini berlaku mulai 10 November hingga 10 Desember 2019, yang digulirkan untuk mengejar target pendapatan dari pajak kendaraan. Target uang yang terserap dari program ini ditaksir mencapai Rp800 miliar

"Nantinya, penunggak hanya perlu membayar empat tahun pokok pajak tanpa denda," ujar Hening, Rabu (6/11).

4. Pembebasam pajak kendaraan untuk mereka yang menunggak lima tahun ke atas

pexels.com/Mike

Hening mengatakan, pembayaran pajak kendaraan yang sudah lama menunggak rencananya akan dilakukan selama satu bulan, dari 10 November sampai 10 Desember. Kendaraan yang bisa dapat amnesti ini hanya mereka yang telah menunggak pajak terhitung lima tahun ke atas.

"Sudah lima tahun atau lebih sampai 10 tahun gak bayar. Jadi dapat semacam amnesti gitu ya, cukup bayar 4 tahun pokoknya saja, denda enggak usah,” ungkap dia.

Sedangkan mereka yang tidak membayar denda kendaraan selama lima tahun tetap harus membuat surat tanda nomor kendaraan (STNK) baru. Dan dana untuk membuat STNK tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Jadi ketika ganti STNK kan harus ke kantor Induk, nah itu tetap bayar yang 1 tahun ke depan. Jadi yang ke belakang dipotong 1 tahun, 4 tahun saja (bayarnya) denda semua dikosongkan,” tutur dia.

Menurutnya saat ini ada sekitar 4,9 juta kendaraan bermotor yang tidak melakukan daftar ulang (STNK) di Jabar. Namun, jumlah tersebut masih bisa berkurang dengan berbagai faktor seperti kehilangan, penyitaan leasing, rusak berat.

Melihat potensi pendapatan pajak itu, pihaknya menargetkan pemasukan mencapai Rp800 miliar dari satu bulan program tersebut. Mengingat, saat ini realisasi pendapatan dari sektor pajak baru mencapai 83 persen dari target Rp20 triliun.