Pendapatan Pemprov Jabar Bisa Diakses Lewat Sipandu Jawara
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong transparansi publik lewat Sistem Informasi Pendapatan Terpadu Jawa Barat (Sipandu Jawara).
- Sipandu Jawara mengintegrasikan seluruh aplikasi pos pendapatan, memungkinkan pengawasan dan pengambilan kebijakan berbasis data yang akurat.
- Transformasi digital membawa perubahan signifikan dari sistem manual, membuat penerimaan daerah lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong transparansi publik lewat Sistem Informasi Pendapatan Terpadu Jawa Barat (Sipandu Jawara).
- Sipandu Jawara mengintegrasikan seluruh aplikasi pos pendapatan, memungkinkan pengawasan dan pengambilan kebijakan berbasis data yang akurat.
- Transformasi digital membawa perubahan signifikan dari sistem manual, membuat penerimaan daerah lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong transparansi publik lewat Sistem Informasi Pendapatan Terpadu Jawa Barat (Sipandu Jawara). Masyarakat nantinya bisa mengakses langsung total pendapatan yang berhasil dihimpun oleh Pemprov Jabar.
Sipandu Jawara merupakan aplikasi yang memiliki sistem integrasi seluruh aplikasi masing-masing pos pendapatan, dan mampu menyederhanakan semua prosesnya. Fitur tersebut memungkinkan pengawasan dan pengambilan kebijakan atau keputusan oleh pimpinan daerah bisa berbasis data yang akurat.
1. Aplikasi pendapatan kini jadi satu
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar, Asep Supriatna menjelaskan, keunggulan dari inovasi ini terletak pada sifatnya yang holistik. Jika aplikasi lain hanya mengelola satu jenis pendapatan, Sipandu Jawara mampu mengakomodasi seluruh jenis pendapatan daerah, mulai dari pajak, retribusi, hingga pendapatan lain-lain dalam satu sistem yang terhubung secara real-time.
"Aplikasi ini hadir sebagai upaya menyatukan berbagai sistem pengelolaan pendapatan yang sebelumnya berjalan terpisah," ucap Asep melalui keterangan resminya, Rabu (17/9/2025).
"Dengan sistem ini, rekonsiliasi bisa dilakukan secara online, pelaporan lebih valid, dan pembayaran diarahkan menggunakan metode non-tunai seperti bank, dompet digital, virtual account, hingga QRIS," lanjutnya.
2. Setiap Rupiah yang masuk otomatis tercatat
Transformasi digital ini, kata Asep, membawa perubahan signifikan dari sistem manual yang selama ini cenderung terfragmentasi. Melalui platform terintegrasi, penerimaan daerah kini lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
"Tentunya, setiap rupiah yang masuk bisa tercatat dan kembali memberi manfaat bagi masyarakat Jawa Barat. Sipandu Jawara bukan sekadar aplikasi, tapi bagian dari upaya menghadirkan tata kelola keuangan daerah yang lebih modern dan dipercaya publik," kata Asep.
3. DPR RI turut menyambut baik langkah tersebut
Sementara itu Anggota DPR RI Mulyadi mengapresiasi inovasi yang terus dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi. Menurut dia, jika memang berhasil, apa yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat bisa diadaptasi oleh daerah lain.
"Saya punya kesempatan untuk berkunjung ke Bapenda Jabar dan menyaksikan bagaimana sistem penerimaan terpapar secara online. Ini terobosan yang harus dijadikan contoh di setiap daerah, supaya transparansi akuntabilitasnya terjaga," ucapnya.
Menurut politisi Partai Gerindra ini, inovasi yang dilakukan harus terus ditingkatkan dalam rangka menggali potensi penerimaan untuk menguatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Lebih mengagetkan lagi, saya lima tahun di Banggar (Badan Anggaran) DPR RI periode sebelumnya, saya melihat malah transfer pusat (untuk Jawa Barat) kalah oleh PAD. Ini jadi yang terbalik dibandingkan daerah lain. Saya kira ini harus jadi percontohan," katanya.
