Pemprov Telusuri Aliran Dana Kompensasi Pemilik Pagar Laut di Bekasi

Dalam PKS ini sendiri ada beberapa poin yang harus dipenuhi perusahaan. Salah satunya biaya kompensasi terhadap masyarakat atau nelayan di lingkungan sekitar. PT. TRPN mengklaim sudah memberikan biaya kompensasi ini melalui Pemprov Jabar.

Sementara, pemerintah provinsi hanya menerima uang sewa-menyewa senilai Rp2,650 miliar. Sedangkan uang kompensasi yang dimaksud ini belum diketahui alirannya ke mana.

"Kalau untuk sewa sih sudah jelas ya, karena masuk kas daerah kan. Jadi Rp2,650 miliar itu sudah masuk kas daerah. Tapi mungkin kalau misalnya ternyata ada indikasi ke arah itu (ke oknum) kan harus kami lihat," kata Eni.

Lebih lanjut, Eni mengungkapkan, sampai saat ini sudah ada beberapa pihak terkait yang sudah dipanggil dan dimintai keterangan mengenai aliran dana kompensasi itu. Salah satunya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem.

"Hari ini ada beberapa orang yang dipanggil, ada Biro, kalau UPTD sudah sejak kami ke lokasi, kemarin hari Senin, waktu rapat bersama dengan Pj Gubernur," ucapnya.

Sebelumnya, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin meminta agar kasus aliran uang kompensasi ini ditelusuri. Ia memastikan sudah menanyakan langsung kepada pihak terkait di lingkungan pemerintah provinsi mengenai aliran ini.

"Saya sampaikan dalam rapat, ada yang terima uang gak? Tidak ada. Saya bilang kalau ada yang terima uang, komit. Saya pecat, ya komit. Mereka dari DKP juga komit seperti itu. Jadi mereka jamin uang yang diterima hanya uang sewa-menyewa," tuturnya.

Bey menegaskan, Pemprov Jabar tidak pernah mengarahkan kepada pihak ketiga ini untuk memberikan uang kompensasi di luar perjanjian. Uang sewa-menyewa juga kini sudah masuk ke kas daerah secara langsung.

"Kalau ada yang bisa membuktikan ada oknum pegawai pemprov yang terlibat atau menerima uang, silakan laporkan kami, kami akan proses untuk pemecatan," katanya.