Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 sebesar Rp1,841,487,31. Keputusan ini tercatat dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) nomor 561 2021, Sabtu (20/11/2021) malam.
"UMP Jabar 2022 telah ditetapkan Rp1,841,487,31 naik 1,7 persen dibandingkan dengan 2021," ujar Setiawan Wangsaatmaja, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jabar di Gedung Sate.
Setiawan menyebutkan, dalam memutuskan UMP 2022, Pemprov Jabar menggunakan tiga formula yakni UU 23 2014, UU 11 2020 tentang Ciptakerja dan berikutnya PP 36 2021 tentang pengupahan.
"Kalau kami lihat, kewenangan gubernur menetapkan ini merupakan amanat UU 11 2020, dan diturunkan PP 36 2021," ucapnya.
Setiawan mengatakan, dalam perhitungan berdasarkan formula PP 36 2021 ada ambang batas atas dan bawah. Sehingga, ketetapan UMP Jabar saat ini sudah merupakan keputusan sesuai.
Dari hasil simulasi keputusan ini, terdapat 16 kabupaten dan kota mengalami kenaikan.
"Ada 11 kabupaten dan kota tidak ada kenaikan UMK, kenaikan UMK ada 16 kabupaten dan kota, masing-masing sebesar 1,06 persen, itu rata-rata," katanya.
Pengupahan ini merupakan program strategis nasional dan keputusan ini diatur juga dalam UU 23 2014. Setiawan bilang, dalam aturan itu pemerintah wajib melaksanakan program strategis nasional dan jika tidak melaksanakan akan terkena sanksi.
"Ini adalah terkait pengupahan ini program strategis pusat. Kemudian ketentuan upah berlaku 1 Januari 2022," Kata dia.
Atas keputusan ini, Setiawan menghimbau agar pengusaha segera melaksanakan aturan ini, dan pemerintah kabupaten dan kota di Jabar juga segera mempersiapkan semua aturan untuk UMK.
"Kebijakan ini kebijakan win solutions, jangan sampai kita semangat meningkatkan upah minimum tapi hanya pabrik yang kekurangan income," kata dia.