Pemprov Jabar Siapkan APBD untuk Biayai Siswa yang Tak Lolos PCMB 2026

Herman mengatakan pembiayaan program tersebut akan diupayakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026 serta APBD murni tahun berikutnya.

"Kami akan dorong di APBD Perubahan dan APBD murni. Karena tahun ajaran 2026-2027 itu sebagian berjalan di tahun 2026 dan sebagian lagi di tahun berikutnya," katanya.

Kendati begitu, Pemprov Jabar belum memutuskan apakah bantuan akan diberikan dalam bentuk subsidi sebagian biaya pendidikan atau pembebasan biaya secara penuh.

"Nanti kami lihat teknisnya. Ini domainnya Dinas Pendidikan dan masih terus disimulasikan sesuai arahan Pak Gubernur," ujar Herman.

Herman mengatakan, langkah tersebut merupakan upaya pemerintah mengantisipasi meningkatnya angka putus sekolah setelah hasil PCMB diumumkan.

Herman meminta masyarakat tidak panik, pemerintah masih menyiapkan sejumlah skema agar calon murid yang belum terpetakan tetap dapat melanjutkan pendidikan.

"Pak Gubernur sudah menyampaikan kepada masyarakat jangan panik. Yang belum terpetakan jangan kecil hati karena masih ada peluang," katanya.

Herman menjelaskan, selain menyiapkan program kerja sama dengan sekolah swasta, Pemprov Jabar juga tengah mengkaji pemanfaatan SMA Terbuka serta optimalisasi sekolah penyangga sebagai alternatif daya tampung.

Hanya saja, Herman mengungkapkan, skema tersebut masih didalami dan dikonsultasikan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

"Kami sedang mengikhtiarkan berbagai solusi. Ada kerja sama dengan sekolah swasta, ada sekolah terbuka, dan ada optimalisasi sekolah penyangga. Detailnya masih kami konsultasikan dengan kementerian," katanya.

Menurut Herman, fokus pemerintah saat ini adalah memastikan seluruh anak usia sekolah tetap mendapatkan akses pendidikan, terutama bagi keluarga yang tidak mampu menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta secara mandiri.

Dia menambahkan, sebagian besar lulusan SMP dan MTs sebenarnya sudah memilih jalur pendidikan masing-masing, termasuk yang langsung mendaftar ke sekolah swasta.

"Bagi yang mampu tentu tidak ada persoalan karena bisa langsung memilih sekolah swasta. Yang kami pikirkan adalah mereka yang belum terpetakan dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah," ujarnya.