Cari HRD Nakal, Pemprov Jabar dan Polisi Bakal Datangi Perusahaan
- Pemprov Jabar dan Polisi akan menindak oknum HRD yang menahan informasi lowongan kerja dan terlibat pungutan liar.
- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akan mengumumkan daftar perusahaan di Jawa Barat yang tidak mau membuka lowongan pekerjaan.
- HRD nakal di beberapa perusahaan di Jawa Barat diduga menerima uang agar bisa masuk ke perusahaan tersebut, sehingga perusahaan enggan mengumumkan lowongan pekerjaan.
Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat semakin serius dalam menindaklanjuti temuan adanya oknum bidang pengembang sumber daya manusia (HRD) di beberapa perusahaan yang menahan informasi lowongan kerja (loker), dan juga terlibat pungutan liar. Para oknum itu nantinya akan langsung diamankan oleh kepolisian.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memastikan, pemerintah provinsi akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan kepolisian untuk memberantas oknum HRD tersebut. Sebab nyatanya di lapangan ditemukan lowongan pekerjaan ini justru diperjual-belikan.
"Banyak oknum HRD yang main-main dengan masyarakat, mereka menerima duit. Bagi saya, ini problema. Saya ingin bersama jajaran kepolisian ingin menangkap para oknum ini, Agustus ini," kata Dedi di Kota Bandung, dikutip Rabu (6/8/2025).
1. Perusahaan yang tak mau buka loker akan diumumkan Dedi Mulyadi
Lebih lanjut, Dedi mengungkapkan, tidak hanya memberantas oknum yang melakukan pungutan liar, nantinya dia akan mengumumkan daftar perusahaan di Jawa Barat yang tidak mau membuka loker. Padahal, sejumlah perusahaan di Jawa Barat jelas-jelas bisa menyerap tenaga kerja untuk masyarakat.
"Itu nanti akan diumumin loh (daftar perusahaan yang tidak mau membuka loker)," ucapnya.
Sampai saat ini, Dedi mengklaim sudah menemukan banyak perusahaan yang tidak mau memberikan data kepada pemerintah. Padahal, Pemprov Jawa Barat hanya ingin menyinkronkan data loker dan pencari kerja ke dalam sistem Gerai Layanan Informasi Ketenagakerjaan (GLIK).
"Banyak perusahaan yang sampai hari ini diminta data agar terkoneksi dengan data provinsi, kabupaten, dan kota, enggak mau. Perusahaan yang tertutup mau saya umumin. Berarti perusahaan itu tidak transparan. Berarti perusahaan itu koruptif," ucapnya.
2. Sekda Jabar juga menemukan langsung oknum HRD lakukan pungli
Sebelumnya, Sekda Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman merasa geram mengenai adanya HRD di salah satu perusahaan dengan sengaja tidak mengumumkan lowongan pekerjaan. Adapun tujuannya, untuk memperjual-belikan kesempatan bekerja kepada pihak-pihak tertentu.
Hal ini diketahui Herman dalam proses evaluasi dari laman penyediaan lowongan pekerjaan Pemprov Jabar, GLIK. Dalam laman tersebut, partisipasi perusahaan mengiklankan lowongan masih minim. Setelah ditelusuri, penyebabnya adalah adanya oknum-oknum HRD nakal.
"Yang oknum ada ya, artinya tidak semua ada oknum yang kurang suka dengan platform ini. Mereka lebih suka pakai cara manual, karena kalau manual dia bisa bedol desa, dari kampungnya misalnya. Atau ujung-ujungnya ada pungli. Ini kan rahasia warung kopi," ujar Herman saat dikonfirmasi, Kamis (31/7/2025).
Berdasarkan informasi yang ia dapatkan, para oknum ini ada yang diduga memberikan tarif tertentu agar nantinya bisa masuk ke perusahaan tersebut. Sehingga, perusahaan enggan mengumumkan jika ada lowongan pekerjaan di perusahaannya.
"Kalau ingin kerja harus x rupiah. Itu oknum loh ya sekali lagi. Ada perusahaan-perusahaan yang di dalamnya ada oknum di HRD yang tidak mau terbuka dalam rekrutmen pegawai," katanya.
"Kenapa? Kalau tidak terbuka kan bisa tertutup, bisa transaksi di bawah meja. Itu tidak boleh," kata Herman.
3. HRD nakal ada di beberapa perusahaan di Jabar
Keberadaan oknum-oknum HRD yang menerapkan sistem rekrutmen seperti itu, menurut dia, sudah banyak dibicarakan. Namun, Herman memastikan hal itu benar adanya dan oknum tersebut kini masih bekerja di beberapa perusahaan wilayah Jawa Barat.
"Ini kan obrolan warung kopi. Kalau saya sendiri kan mendengar langsung. Makanya bisa terlihat dari kenapa kok ada platform tapi tidak proaktif ya perusahaannya? Pasti HRD-nya ada ada masalah," tuturnya.
Padahal, dengan sudah adanya platform khusus ini, para pencari kerja tidak harus mengantre menumpuk hingga berdesak-desakan, seperti yang baru-baru ini terjadi di Cianjur dan wilayah Bekasi. Layanan khusus juga bisa lebih efektif karena pelamar hanya mengirimkan berkasnya secara daring ken perusahaan yang membutuhkan.
"Kalau manusianya pada diam kan platform enggak ada apa-apanya. Ditambah ada oknum, apakah oknum itu di Pemda, apakah oknum itu di perusahaan, sebetulnya bisa. Kalau mau serius," tuturnya.
Berdasarkan data BPS Jabar, jumlah angkatan kerja pada Februari 2025 sudah mencapai 26,80 juta orang, naik 0,92 juta orang dibandingkan Februari 2024. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 1,57 persen poin dari 67,34 persen menjadi 68,91 persen.
Sementara, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2025 sebesar 6,74 persen, turun sebesar 0,17 persen poin dibandingkan dengan Februari 2024 yang sebesar 6,91 persen.
