Pemkot Bandung: Izin Usaha Six Nine Padel Belum Lengkap

Menurutnya, perizinan bangunan susaha ini ada dua di mana untuk lapangan padel dan kafe, serta satu izin untuk penayangan videotron yang sebelumya memang terhalang oleh pepohonan.

Dua izin usaha ini disebut telah dilakukan di Kementerian Investasi yang kemudian disesuaikan ke pemerintah daerah. Meski demikian, izin itu tetap harus menyesuaikan dengan aturan daerah yang menjadi tempat berusaha.

"Nanti saya akan dapat laporan. Saya sih, kalau melihat laporan sekilas, belum komplit. Masih ada beberapa perizinan yang masih dalam proses atau bahkan belum diproses sama sekali. Itu kira-kira," ujarnya.

Terkait dengan dugaan mendalangi pemangkasa pohon yang berada di depan gedung, Farhan memastikan Pemkot Bandung bisa saja menyegel fasilitas olahraga tersebut jike benar ikut serta dalam pemangkasan.

Sementara bagi mereka yang memangkas, maka diharuskan ada penggantian bibit pohon mencapai 100 dan denda Rp10 juta. "Nah, tetapi itu bisa dikatakan sebagai tindak pidana ringan," paparnya.

Namun, ketika kasus ini masuk dalam pelanggaran berat makan dendanya bisa lebih berat di mana pemangkas bisa dipidana hingga tiga tahun penjara. Sedangkan denda administrasi bisa mencapai Rp3 miliar.

"Nanti besok kita akan adakan rapat koordinasi penanganan masalah ini, dan kita akan umumkan," ungkap Farhan.

Sebanyak 10 pohon di depan bangunan Six Nine Padel, Kota Bandung, dipangkas pihak tidak berwenang. Pemangkasan diduga dilakukan dini hari sehingga tidak terdeteksi oleh aparat kewilayah.

Dari pantauan IDN Times, pohon-pohon yang dipangkas kemudian dicor menggunakan semen. Sedangkan di sekitar batang pohon yang sudah ditebang ditutup oleh tanaman lain yang lebih kecil untuk menutupi hasil pemangkasan tersebut.

Mendapat informasi tersebut, Wali Kota Bandung langsung mengecek kondisi pohon yang dipangkas. Dia marah dan mengancam bakal menutup tempat padel ini jika mereka terbukti ikut mendalangi pemangkasan pohon tersebut.

"Saya marah sekali. Ini akan kita pidanakan. Menurut kabar sudah ada orang yang pangkas ini, nanti kita akan pidana dulu," kata Farhan saat meninjau pohon yang dipangkas tersebut, Jumat (31/7/2026).

Dalam kasus pemotongan pohon, Pemkot Bandung bahkan sudah tegas melarang perorangan atau lembaha memangkas secara ilegal. Sebelumnya, Satpol PP Kota Bandung menjatuhkan denda total Rp100 juta kepada lima orang yang kedapatan menebang pohon secara sembarangan. Pelanggaran tersebut tercatat terjadi sepanjang Februari hingga Juni 2026, dengan besaran denda per kasus berkisar antara Rp10 juta hingga Rp60 juta.

"Ini sudah ada moratoriumnya oleh Gubernur Jabar (Dedi Mulyadi), maka saya akan angkat ke beliau juga untuk pemidanaan terhadap pelanggaran berat. Untuk pohonnya ini sementara kita segel dulu," paparnya.

Pemkot Bandung pun mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mewajibkan izin Gubernur untuk penebangan dan pemangkasan pohon di jalan provinsi guna menjaga kualitas udara dan kenyamanan lingkungan warga. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 46.KH.06.03/ASDA EKBANG yang melarang penebangan dan pemangkasan pohon kecuali dengan izin atau dalam kondisi darurat.