Pemkot Bandung Efisiensi, Makan dan Minum Pegawai RSUD Dihilangkan
- Pemkot Bandung efisiensi anggaran setelah TKD dari pemerintah pusat menyusut Rp600 miliar untuk APBD 2026.
- Makan dan minum pegawai RSUD serta konsumsi listrik di kantor-kantor dinas akan dihilangkan sebagai bagian dari efisiensi.
- Pemerintah Kota Bandung akan mencari cara mendapatkan pendapatan dari sumber lain dan mengurangi anggaran perjalanan dinas ke luar negeri.
Bandung, IDN Times - Pemerintah Kota Bandung dipastikan melakukan efisiensi anggaran setelah dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat menyusut Rp600 miliar untuk APBD 2026. Sejumlah belanja yang tadinya dianggarkan, beberapa diantaranya akan dihapus.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, efisiensi ini dipastikan tidak menyentuh belanja-belanja daerah yang masuk enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial.
"Pembiayaan, tidak semua. Tapi efisiensi yang terbesar tentunya adalah untuk program-program bukan program sih belanja sehari-hari para pimpinan. Itu jauh berkurang sehingga kita betul-betul efisiennya banyak," ujar Farhan dikutip, Selasa (21/10/2025).
1. AC kantor DPRD Kota Bandung sudah dihemat
Selain itu, Farhan menyampaikan, beberapa belanja yang jelas akan dilakukan pemotongan yakni makan dan minum pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan juga konsumsi listrik di kantor-kantor dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan dilakukan pembatasan.
"Jadi ini, iya kantor DPRD, sudah hemat. Karena AC-nya sudah dimatikan. Pokoknya semua keseluruhan OPD terdampak juga rata-rata. Bahkan sampai RSUD saja yang biasanya menyediakan mamin untuk para karyawan dan angkas, ya itu dihilangkan juga," katanya.
2. Bakal memanfaatkan program-program pemerintah pusat
Pemerintah Kota Bandung, kata Farhan, tetap akan berusaha untuk mendapatkan pendapatan dari sumber lainnya, termasuk memanfaatkan program-program pemerintah pusat yang ada di daerah. Hal itu juga sesuai dengan arahan dari Kementerian Dalam Negeri, juga Kementerian Keuangan.
"Kami sedang berusaha mencari cara untuk bisa mendapatkan atau memperjuangkan beberapa program dari pemerintah pusat, khususnya yang menunjang 6 SPM," tuturnya.
3. Farhan pastikan tidak akan ke luar negeri di 2026
Lebih lanjut, mengenai anggaran untuk perjalanan dinas ke luar negeri, Farhan menyatakan, pada tahun depan sementara akan ditiadakan, karena belanja pimpinan dipastikan akan mengalami pengurangan.
"Lupakan luar negeri. Luar negeri kita Google. Makan minum, BBM, perjalanan dinas itu dikurangi," kata dia.
Untuk diketahui, efisiensi tahun 2026 bukan hanya dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung saja. Hampir seluruh daerah di Jawa Barat melakukan hal serupa, karena sama-sama mendapatkan pengurangan TKD dari pemerintah pusat.
Pengurangan TKD ke Provinsi Jabar mencapai Rp2,458 triliun. Sementara untuk 27 kabupaten dan kota berkurang Rp2,7 triliun. Dari jumlah tersebut, paling tinggi pengurangannya yaitu Kabupaten Bandung angkanya hampir menembus Rp1 triliun.
