Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Pemkot Bandung Bakal Susun Standar Baku Pelayanan Daycare

Kota Bandung
Pemkot Bandung Bakal Susun Standar Baku Pelayanan Daycare
ilustrasi daycare (pexels.com/RDNE Stock project)
Share Article

Bandung, IDN Times - Tempat penitipan anak (daycare) saat ini semakin menjamur di berbagai daerah termasuk di Kota Bandung. Ini tidak terlepas dari orang tua baik ayah maupun ibu dari anak tersebut yang bekerja dan harus menitipkan anaknya ke daycare.

Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bakal menyusun standar pelayanan fasilitas daycarr. Selama ini, layanan daycare tersebar di berbagai wilayah, tetapi belum memiliki standar pelayanan yang seragam.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, saat ini terdapat daycare di lima OPD, yakni DP3A, DPPKB, Disnaker, Disdagin, dan Disdik.

“Daycare itu sekarang sebetulnya ada di banyak OPD ya. Pertama ada di DP3A, DPPKB, Disnaker, Disdagin, dan ada di Disdik. Ada lima ya,” ujarnya, Senin (21/4/2025).

  1. 1. Belum ada acuan jelas

    ilustrasi daycare (pexels.com/cottonbro studio)
    ilustrasi daycare (pexels.com/cottonbro studio)

    Kendati demikian, seluruh fasilitas daycare tersebut masih berdiri sendiri-sendiri dan belum memiliki acuan pelayanan yang terstandarisasi.

    "Kita memang tidak bisa membuat daycare, tetapi kami akan memastikan bahwa standarisasi daycare di semua titik memiliki standar pelayanan yang sama," tegas Farhan.

  2. 2. Siap bentuk tim khusus

    Dok. Humas Kota Bandung
    Dok. Humas Kota Bandung

    Untuk mengawal hal itu, Pemkot Bandung akan membentuk tim pengawasan lintas OPD yang nantinya bisa mengawasi kerja dari setiap daycare tersebut.

    "Nanti tim pengawasannya akan dipimpin oleh DP3A,” lanjutnya.

    Di luar fasilitas milik pemerintah, Farhan menyebut banyak juga daycare mandiri yang dikelola warga di mana basisnya adalah rukun warga (RW) dan kondisinya cukup bagus.

  3. 3. Waspada kasus kekerasan di daycare

    Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  (BKKBN), Wihaji memantau program Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya) di di TPA Pertiwi di Boyolali. (dok. Kementerian BKKBN)
    Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  (BKKBN), Wihaji memantau program Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya) di di TPA Pertiwi di Boyolali. (dok. Kementerian BKKBN)

    Meskipun demikian, Farhan mengingatkan pentingnya pengawasan untuk menghindari risiko adanya kejadian berulang di mana banyak kekerasan pada anak terjadi di tempat penitipan.

    “Hal yang paling perlu kita hindari adalah jangan sampai terjadi kasus-kasus yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Share Article
Editorial Team

Related Articles

See More