Pemkab Bandung Barat Ungkap Penyebab 301 TPS Susah Sinyal

13 Feb 2024, 12:06 WIB

Bandung Barat - Pemkab Bandung Barat mengungkap penyebab 301 tempat pemungutan suara (TPS) di 14 kecamatan yang masuk zona susah sinyal alias blank spot. Kondisi itu mengancam proses rekapitulasi suara Pemilu 2024 yang dilakukan secara daring atau online.

Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bandung Barat mencatat, 301 TPS rawan sinyal ini tersebar di 14 kecamatan yakni Gununghalu, Rongga, Cililin, Sindangkerta, Cipongkor, Lembang, Saguling, Padalarang, Ngamprah, Cipeundeuy, Cipatat, Cipatat, Cikalongwetan, dan Batujajar.

"Kita sudah terima data dari KPI soal TPS sudah sinyal, pada 12 Januari 2024. Angkanya lumayan banyak ada 301 TPS tersebar di 14 kecamatan," kata Kepala Bidang Aplikasi Informatika Pemerintahan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Bandung Barat, Timmy Sampurna saat dihubungi, Selasa (13/2/2024).

1. Penyebab susah sinyal di 301 TPS

Ilustrasi pemilu/ kampanye. (IDN Times/Agung Sedana)

Menurut Timmy, kondisi susah sinyal dipicu dua faktor yakni belum tersedianya infrastruktur internet kabel dan tidak tertangkapnya sinyal gawai dari berbagai penyedia jasa telekomunikasi atau provider. Khusus untuk sinyal gawai, 301 TPS ini sebetulnya tetap bisa tertangkap tapi kekuatannya rendah, jadi sulit untuk buka aplikasi layanan laporan online hasil pemungutan Sirekap atau laporan pengawasan daring milik Bawaslu, Siwaslu.

"Jadi sebetulnya 301 ini tidak benar-benar gak ada sinyal. Kita lihat sinyal beberapa provider tetap masih ada, tapi lemah sehingga sulit untuk akses internet. Kalau untuk sinyal sambungan telepon masih bisa," ujar dia.

Untuk mengantisipasi hal itu, Diskominfotik telah melayangkan surat permohonan bantuan penguatan sinyal kepada 5 provider. Harapannya perusahaan-perusahaan telekomunikasi ini bisa memperluas daya jangkau sinyal pada saat hari pencoblosan Pemilu Serentak 2024. Ada pun solusi jangka panjang mesti membangun infrastruktur tower penguat sinyal dan jaringan internet kabel.

"Kami sudah kirim surat ke 5 provider agar membantu menguatkan sinyal agar petugas KPPS bisa akses layanan internet. Sedangkan untuk solusi jangka panjang memang harus dibuat infrastrukturnya. Kewenangan itu ada di perusahaan serta pemerintah pusat," kata Timmy.

2. KPU KBB sebut ada ratusan TPS masuk blank spot

Ilustrasi pelanggaran pemilu (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) KBB, Rifqi Ahmad Sulaeman menyebutkan sebanyak 301 tempat pemungutan suara (TPS) di Pemilu 2024 di wilayah itu terjendala jaringan internet karena masuk area blank spot atau susah sinyal.

Titik blank spot TPS di KBB itu tersebar di 11 kecamatan berdasatkan hasil pemetaan yang sudah dilakukan pihaknya. Salah satu titik susah sinyal itu bahkan berada di TPS di wilayah Ibu Kota KBB, Ngamprah.

Dirinya menjelaskan jaringan internet yang lemah ini berdampak pada proses rekapitulasi dan penghitungan surat suara yang dilakukan secara daring atau online.
Seperti diketahui pada Pemilu 2024 ini KPU menggunakan alat bantu Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu (Sirekap) untuk penghitungan suara dan Sistem Pengawasan Pemilihan Umum (Siwaslu) milik Bawaslu.

"Susahnya jaringan internet ini dampaknya ke petugas di lapangan. KPPS akan sulit akses Sirekap," ucap Rifqi.

3. KPU KBB sudah koordinasi

(Bangkit Rizki/IDN Times)

Untuk mengatasi permasalahan sinyal di ratusan TPS itu, lanjut Rifqi, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemkab Bandung Barat dan provider untuk memperkuat sinyal hingga memperluas area jaringan internet. Rifqi mengatakan permasalahan itu sudah mendapat atensi langsung dari Pj Bupati Bandung Barat.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Pemda KBB dan mendapatkan atensi dari Pj Bupati Bandung Barat untuk didisposisikan ke Diskominfotik. Lalu yang saya tahu alur mekanismenya juga sudah dikoordinasikan dengan provider dari PT Telkom," jelasnya.

Jika penguatan dan perluasan sinyal itu sulit dilakukan, alternatif lain yakni memindahkan lokasi TPS ke area yang memiliki jaringan internet untuk memudahkan proses rekapitulasi. Pihaknya sudah menginformasikan hal tersebut ke PPK dan KPPS.

"Kalaupun memang pada akhirnya jaringan di beberapa wilayah masih ada yang blank spot, kami memiliki opsi kedua yakni mengimbau petugas KPPS bergeser ke wilayah yang memiliki jaringan," ucap dia.