Pemindahan Payroll ASN ke Bank Himbara akan Berdampak ke Pemda

05 Sep 2026, 20:01 WIBKota Bandung

Azzis Zulkhairil

News

Channel

Add Us on Google

Pemindahan Payroll ASN ke Bank Himbara akan Berdampak ke Pemda

Ilustrasi ASN. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Rencana pemindahan payroll ASN dari BPD ke bank Himbara dinilai berpotensi berdampak langsung pada pemerintah daerah sebagai pemegang saham bank pembangunan daerah.
Pengamat Unpas Acuviarta Kartabi menyebut BPD memberi manfaat bagi pemda melalui dividen dan CSR, sehingga alasan efisiensi pemerintah pusat dinilai tidak cukup kuat.
Pengurangan aktivitas BPD berpotensi menekan kinerja bank daerah, memicu PHK, serta mengurangi sinergi antara pembiayaan dan kebijakan pembangunan daerah.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

5 September 2026

Pengamat ekonomi Unpas Acuviarta Kartabi menilai rencana pemindahan payroll ASN dari BPD ke bank Himbara akan berdampak langsung pada pemerintah daerah sebagai pemegang saham BPD. Ia memperingatkan pengurangan aktivitas BPD berpotensi menekan manfaat bagi pemda dan memicu PHK.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Rencana pemerintah pusat mengalihkan pembayaran gaji ASN dari bank pembangunan daerah ke bank-bank Himbara dinilai berpotensi berdampak langsung pada pemerintah daerah dan operasional BPD.
Who?
Pemerintah pusat, pemerintah daerah sebagai pemegang saham BPD, bank-bank Himbara, bank pembangunan daerah, serta pengamat ekonomi Universitas Pasundan Acuviarta Kartabi terlibat dalam isu ini.
Where?
Isu ini menyangkut pemerintah daerah dan bank pembangunan daerah di Indonesia. Acuviarta Kartabi menyampaikan pandangannya dari Bandung.
When?
Acuviarta Kartabi menyampaikan penilaiannya saat dihubungi pada Sabtu, 5 September 2026. Jadwal pelaksanaan pemindahan payroll ASN hingga saat ini belum ada kepastian.
Why?
Pemerintah pusat disebut mempertimbangkan efisiensi, sementara Acuviarta menilai pemindahan payroll dapat mengurangi manfaat BPD bagi pemda, termasuk dividen, CSR, aktivitas operasional, dan sinergi pembangunan daerah.
How?
Payroll ASN direncanakan dialihkan dari BPD ke bank Himbara. Pengurangan aktivitas BPD dinilai dapat memengaruhi kinerja bank, manfaat pemda sebagai pemegang saham, serta berpotensi memicu PHK.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pemerintah pusat ingin gaji ASN pindah dari bank daerah ke bank Himbara. Pak Acuviarta dari Unpas bilang ini bisa membuat pemerintah daerah rugi. Pemerintah daerah punya saham bank daerah dan dapat uang dari sana. Bank daerah juga bisa berkurang kerjaannya, bahkan ada kemungkinan orang kehilangan pekerjaan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Keberadaan BPD menunjukkan nilai strategis bagi daerah karena kepemilikan pemerintah daerah memungkinkan manfaat kinerjanya kembali melalui dividen dan program CSR. Meski payroll ASN merupakan salah satu pasar penting, BPD juga memiliki beragam aktivitas bisnis lain. Keterkaitan ini mencerminkan ruang sinergi antara layanan perbankan dan kebutuhan pembangunan daerah.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bandung, IDN Times - Rencana pemerintah pusat mengalihkan payroll atau pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN), dari bank pembangunan daerah (BPD) ke bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dinilai akan berdampak langsung ke pemerintah daerah.

Pengamat ekonomi Universitas Pasundan (Unpas), Acuviarta Kartabi mengatakan, pemerintah daerah merupakan pemegang saham dari BPD. Sehingga, jika nantinya payroll dipindahkan maka akan berdampak langsung.

"Menurut saya memindahkan itu tidak tepat. Perlu dipahami bahwa ekosistem perbankan daerah itu ada kepemilikan daerah. Sekecil apa pun, saya kira benefit-nya akan kembali kepada pemerintah daerah," ujar Acuviarta, saat dihubungi Sabtu (5/9/2026).

1. Sebut rencana tersebut tidak tepat

Ilustrasi ASN (IDN Times/Aan Pranata)

Keberadaan BPD saat ini, diungkapkan dia, memberikan manfaat langsung bagi pemerintah daerah, baik melalui dividen maupun program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Menurut dia, alasan efisiensi dari pemerintah pusat dalam menerapkan rencana ini tidak cukup kuat.

"Jangankan perbankan di dalam negeri, ke luar negeri pun sekarang tidak ada masalah transaksi. Jadi menurut saya tidak tepat," ucapnya.

Dia menegaskan, bisnis BPD tidak hanya bergantung pada payroll ASN. Meskipun ASN merupakan salah satu captive market bagi bank daerah, masih banyak aktivitas bisnis lain yang menjadi sumber pendapatan BPD.

2. Bisa memunculkan adanya potensi PHK

Ilustrasi ASN (Dok. IDN Times)

Hanya saja, kata Acuviarta, pengurangan aktivitas BPD tetap berpotensi memberikan dampak terhadap pemerintah daerah. Sebab, pemerintah daerah merupakan pemegang saham yang turut menikmati manfaat dari kinerja bank tersebut.

"Dampak terbesar itu ada pada perbankan daerah, karena selama ini sahamnya dimiliki pemerintah daerah. Kebijakan yang sifatnya mengurangi operasional BPD akan berdampak kepada pemerintah daerah secara langsung, termasuk ada potensi PHK," katanya.

3. Sebut pemerintah membuat persaingan tidak sehat

Ilustrasi ASN (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Lebih lanjut, Acuviarta juga menyoroti potensi berkurangnya ruang sinergi, antara kebijakan pembangunan daerah dengan BPD apabila dana dan aktivitas keuangan daerah semakin banyak dialihkan ke Himbara.

Acuviarta menduga, rencana tersebut berkaitan dengan upaya pemerintah untuk memonetisasi potensi ekonomi ASN dan strategi bisnis yang lebih besar, di tingkat pemerintah pusat.

"Ini sebagai wujud persaingan yang tidak sehat. Harusnya perbankan daerah didorong untuk tumbuh pesat," katanya.