Pemerintah dan Swasta Didorong Terapkan Pembangunan Berkelanjutan

06 Nov 2025, 15:50 WIB

Azzis Zulkhairil

ilustrasi ITB (itb.ac.id)

Intinya sih...

Pemerintah dan swasta harus menerapkan pembangunan berkelanjutan
Pembangunan infrastruktur harus memperhatikan dampak keberlanjutannya terhadap lingkungan dan masyarakat secara langsung
Bandung ingin menjadi laboratorium hidup keberlanjutan dengan inisiatif pengelolaan limbah terintegrasi, transportasi rendah emisi, dan program Urban Farming

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandung, IDN Times - Pembangunan berkelanjutan sudah harus diterapkan oleh pemerintah dan pihak swasta. Perencanaan pembangunan infrastruktur yang dilakukan tidak lagi hanya memikirkan fungsi semata, melainkan bisa berdampak terhadap generasi mendatang.

Hal tersebut disampaikan langsung Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB, Nita Yuanita di sela kegiatan Bandung Sustainability Summit atau BSS 2025. Menurutnya, pembangunan berkelanjutan penting diterapkan agar dampaknya terasa hingga anak cucu.

"Jadi ketika kita melakukan pembangunan, kita juga memerhatikan dampak terhadap lingkungan, terhadap sosial, karena jika itu semua kita terapkan bisa terjaga sehingga generasi mendatang dapat kesempatan buat memanfaatkan," ujar Nita, Kamis (6/11/2025).

1. Tidak lagi hanya fokus terhadap fungsi semata

Ilustrasi ITB (itb.ac.id)

Pembangunan-pembangunan saat ini berbeda dengan sebelumnya yang hanya mengutamakan fungsi semata. Nita mengatakan, saat ini pembangunan harus memerhatikan dampak keberlanjutannya, baik dari sosial, dan masyarakat secara langsung.

"Jadi dengan membangun ini dalam konteks ini pembangunan infrastruktur itu harus memberikan kepada masyarakat dampak ramah lingkungan, baik kepada sosial, dengan tetap mempertimbangkan fungsinya," katanya.

Terkait perkembangan saat ini, Nita membeberkan, ada beberapa pembangunan yang sudah memikirkan aspek keberlanjutan. Namun, kerap kali dalam perjalanannya ada beberapa kendala yang dihadapi.

"Sebagian sudah, tapi sebagian mungkin perencanaannya yang sudah. Mungkin implementasi di lapangan yang terkendala sehingga tidak bisa betul-betul diterapkan atau penegakkannya," tuturnya.

2. Peraturan perundang-undangan sudah mengharuskan hal tersebut

Ilustrasi ITB. youtube.com/Institut Teknologi Bandung

Sementara dari segi regulasi sendiri, Nita menyampaikan, prinsip pembangunan berkelanjutan ini sudah memiliki peraturan, yang mana meminta agar baik itu membangun infrastruktur dan lainnya memberikan dampak terhadap lingkungan sekitar hingga generasi selanjutnya.

"Karena dari sisi peraturan perundangan-undangan sudah ada, harus dipenuhi agar memenuhi unsur sustainability. Tapi mungkin penegakkannya masih longgar, jadi masih ada ruang untuk dilakukan perkembangan," katanya.

3. Bandung ingin jadi laboratorium hidup

Ilustrasi keberlanjutan (123rf.com/rawpixel)

Di tempat yang sama, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan, pembangunan berkelanjutan ini mulai diterpakan di Kota Bandung, dan ia berharap Ibu Kota Jabar ini menjadi laboratorium hidup.

"Bandung ingin menjadi laboratorium hidup (living lab) keberlanjutan, tempat di mana kebijakan, sains, dan inovasi berpadu menghasilkan aksi nyata,” ungkap Farhan.

Dia menambahkan bahwa berbagai inisiatif seperti pengelolaan limbah terintegrasi, transportasi rendah emisi, serta program Urban Farming telah menjadi contoh kolaborasi nyata antara pemerintah, akademisi, industri dan masyarakat.

Sebagai informasi, Bandung Sustainability Summit 2025 merupakan forum kolaboratif nasional yang digagas oleh Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung, Pemerintah Kota Bandung, dan Suvarna Sustainability.

Forum ini menjadi wadah strategis bagi pemerintah, akademisi, pelaku industri, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk memperkuat praktik Environmental, Social, and Governance (ESG) serta mendorong implementasi pembangunan berkelanjutan di Indonesia.