Pemerintah Bangun 20 Ribu Hektare Tambak Ikan di Jabar pada 2025
Bandung, IDN Times - Pemerintah pusat melirik potensi perikanan baik tangkap maupun budidaya yang luar biasa di Jawa Barat, di mana belum dimaksimalkan. Oleh karena itu, pemerintah akan memaksimalkan potensi tersebut dengan membangun tambak ikan pada 2025.
Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) usai menghadiri rapat bersama kepala daerah se-Jabar di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (24/12/2024).
"Kami minta kabupaten dan wali kota tahun depan nanti Menteri Kelautan akan membangun 20 ribu hektare, tambak ikan budidaya juga di Jawa Barat," ujar Zulhas.
1. Udang Vaname juga harus dimaksimalkan
Wilayah Cirebon Raya sendiri tidak hanya memiliki potensi perikanan saja. Zulhas mengungkapkan, ada udang juga yang bisa dimaksimalkan oleh para pembudidaya, terutama udang jenis vaname.
"Jadi selain perikanan budidaya tangkap, juga apa namanya garam dan juga udang. Udang Vaname, di sini luas sekali kan pantainya," ucapnya.
2. Pemerintah stop impor garam tahun depan
Selain itu, Zulhas turut memberikan penekanan terhadap pemerintah di Cirebon Raya agar memaksimalkan kembali produksi garam dari para petambak. Sebab nantinya Indonesia tidak akan mengimpor garam dan beberapa komoditas lainnya.
"Ini menjadi fokus terutama di Cirebon, Indramayu, untuk garam. Kami tahun depan sudah tidak impor garam, tahun depan tidak impor beras, tidak impor jagung, tidak impor gula oleh karena itu kita harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri," tuturnya.
3. Pemerintah pusat akan intervensi bangun irigasi
Sebelumnya, Zulhas bertemu langsung dengan seluruh kepala daerah yang ada di Jawa Barat. Ia menyampaikan ada delapan poin penting dalam mendukung swasembada pangan.
Dari delapan poin ini salah satu yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah yaitu soal irigasi hingga ketersediaan pupuk.
Menurutnya, pemerintah pusat akan mengintervensi pembangunan irigasi dari kabupaten dan kota yang tidak memiliki biaya untuk membangunnya.
"Dulu kewajiban bupati dan gubernur untuk membangun, sekarang itu dilaporkan kalau tidak ada anggaran daerah maka pusat yang akan membangun irigasi," ujar Zulhas usai kegiatan.
Persoalan pupuk juga menjadi hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Ia mengungkapkan, pemerintah pusat memangkas rantai pasok pupuk yang kadang baru tersedia saat panen.
Ke depan pupuk akan langsung diberikan kepada kelompok tani, kios hingga pengecer langsung. Dengan begitu, Ia meminta seluruh kabupaten dan kota termasuk provinsi mengawasi betul penyebarannya.
"Jadi kita minta dimonitor, jangan sampai ada di daerah dimanapun tanam pupuknya tidak ada," katanya.
