Pelayanan Dikritik, RSUD Palabuhanratu Blak-blakan Soal Anggaran Miliaran

BEM Nusantara Sukabumi Raya menyoroti alokasi jasa tenaga kebersihan RSUD Palabuhanratu tahun anggaran 2026 yang tercatat sebesar Rp2,277 miliar berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Anggaran ini dinilai janggal karena lebih besar ketimbang RSUD Sekarwangi yang sudah bertipe B (Rp1,804 miliar).

Nahasnya, mahasiswa mengklaim besarnya dana tersebut berbanding terbalik dengan kondisi fisik di lapangan. Berdasarkan observasi mereka, ditemukan beberapa bagian dinding rumah sakit yang mengelupas, lembap, dan diduga berjamur. Selain itu, terdapat laporan mengenai kebersihan makanan pasien yang diduga tidak higienis karena pernah ditemukan ulat di dalam sayur sop.

"Publik tentu berhak bertanya. Rumah sakit yang lebih besar dan sudah berstatus Tipe B memiliki anggaran kebersihan lebih kecil, sementara di RSUD Palabuhanratu kami masih menemukan dinding lembap, cat mengelupas, dan kondisi lingkungan yang perlu mendapat perhatian serius," ujar Koordinator Wilayah BEM Nusantara Jawa Barat Priangan Barat, Rahmadi L Making, Jumat (10/6/2026).

Merespons temuan tersebut, Direktur RSUD Palabuhanratu, dr. Ruli Suyono Saputra, melalui Humas Billy Agustian memberikan penjelasan tertulis. Ruli meluruskan bahwa dana Rp2,2 miliar itu memiliki ruang lingkup pemanfaatan yang sangat luas dan dikelola oleh pihak ketiga.

"Anggaran dialokasikan bukan hanya untuk pembersihan ruangan, tetapi mencakup penyediaan seluruh tenaga kebersihan, peralatan kerja, bahan pembersih, pengelolaan area, dan kewajiban kontrak lainnya," terang dr. Ruli.

Meski demikian, manajemen berjanji akan menjadikan poin keberatan mahasiswa sebagai bahan evaluasi internal. "Jika ada kondisi yang dinilai kurang optimal, hal tersebut menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut kami," tambahnya.

Sektor farmasi menjadi poin panas berikutnya. BEM Nusantara mempertanyakan mengapa pasien masih sering mengeluh terpaksa membeli sebagian obat di luar rumah sakit karena stok di instalasi farmasi kosong. Padahal, anggaran belanja obat-obatan rumah sakit mencapai Rp9,6 miliar, di luar pengadaan alat kedokteran umum sebesar Rp6,3 miliar dan bahan habis pakai farmasi sebesar Rp3 miliar.

Menjawab persoalan ini, dr. Ruli menjelaskan bahwa dana Rp9,6 miliar tersebut merupakan anggaran operasional gabungan, sehingga tidak murni seluruhnya tersedot untuk pengadaan obat baru di tahun 2026.

"Dana itu dialokasikan untuk membayar utang (ke vendor farmasi) tahun 2024 dan 2025, sekaligus untuk belanja obat tahun 2026 sesuai DPA dan RBA," papar dr. Ruli.

Terkait kelangkaan obat, manajemen berkilah hal itu dipicu oleh hambatan teknis dari sisi eksternal, mulai dari masalah keterlambatan pengiriman, terbatasnya stok dari penyedia, hingga adanya distributor yang masih melakukan pembekuan akun (nge-lock). Sebagai solusi agar pengobatan pasien tidak tertunda, pihak rumah sakit sementara ini mengarahkan pasien ke apotek rekanan atau apotek luar sembari terus memperbaiki sistem perencanaan internal.

Di akhir penjelasannya, pihak manajemen mengungkapkan dilema besar yang dihadapi rumah sakit berkode Tipe C tersebut. Sebagai faskes rujukan utama bagi masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Sukabumi, RSUD Palabuhanratu memikul beban sosial yang sangat berat karena harus menampung ratusan pasien miskin tanpa jaminan kesehatan.

"Adanya piutang RS ke pasien Gakinda (Keluarga Miskin Daerah) yang tidak punya BPJS nilainya mencapai hampir Rp5 miliar, karena rumah sakit tidak boleh menolak pasien," ungkap dr. Ruli.

Tingginya beban sosial ini berbanding lurus dengan tingkat keterisian tempat tidur (Bed Occupancy Rate/BOR) RSUD Palabuhanratu yang sangat padat mencapai 84,4 persen berdasarkan Profil Kesehatan Kabupaten Sukabumi, mengalahkan RSUD Sekarwangi yang berada di angka 73,7 persen. Manajemen berharap publik dapat memahami situasi keuangan rumah sakit yang terbagi untuk pelayanan kemanusiaan non-profit tersebut.