Nasib Pekerja Hotel di Cirebon Tak Pasti Imbas Pemangkasan
Cirebon, IDN Times- Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Cirebon menyebutkan, pekerja hotel di Kabupaten Cirebon terancam kehilangan pekerjaan akibat kebijakan pemerintah yang memangkas anggaran untuk kegiatan Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions (MICE) di hotel-hotel.
Ketua PHRI Kabupaten Cirebon, Ida Khartika mengatakan, pemangkasan ini akan berdampak besar pada sektor perhotelan dan berpotensi meningkatkan angka pengangguran di daerah.
1. Pendapatan sewa kamar bukan yang utama
Selama ini kegiatan MICE menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi hotel-hotel di Cirebon. Kegiatan rapat, seminar, serta pelatihan yang diadakan oleh pemerintah dan swasta memberikan kontribusi besar bagi pendapatan industri perhotelan. Jika anggaran MICE dipotong, maka pemasukan hotel akan turun drastis.
"Kami dari PHRI menolak kebijakan pemangkasan anggaran MICE di hotel. Ini akan sangat berdampak pada operasional hotel dan restoran. Banyak hotel di Cirebon yang bergantung pada kegiatan ini, bukan hanya dari wisatawan," kata Ida, Rabu (19/2/2025).
Lebih lanjut, ia menjelaskan pendapatan hotel tidak hanya bergantung pada penyewaan kamar, tetapi juga dari berbagai kegiatan yang melibatkan banyak peserta, seperti konferensi dan rapat dinas.
Dengan pemangkasan anggaran, hotel-hotel akan kehilangan salah satu sumber pendapatan terbesar mereka.
"Kalau hanya mengandalkan tamu menginap, pendapatan hotel tidak akan cukup untuk menutup biaya operasional. Biaya listrik, gaji karyawan, perawatan fasilitas, semuanya tetap berjalan. Jika pemasukan berkurang drastis, solusi terakhir yang terpaksa diambil oleh pengelola hotel adalah merumahkan karyawan atau melakukan PHK," tambahnya.
2. Industri perhotelan ditekan pajak 12%
Selain pemangkasan anggaran MICE, Ida juga mengkritisi rencana pemerintah untuk menaikkan pajak hotel menjadi 12%. Menurutnya, kebijakan ini justru semakin memberatkan industri perhotelan yang baru mulai pulih setelah terdampak pandemi.
Menurutnya, kebijakan ini tidak adil karena pemerintah menaikkan target pajak tanpa memberikan solusi bagi industri perhotelan yang kehilangan pendapatan dari sektor MICE.
"Kalau pemerintah ingin menaikkan pajak, maka seharusnya kegiatan MICE tetap berjalan atau bahkan ditingkatkan. Jangan hanya memangkas anggaran tapi tidak memberi solusi bagi hotel dan restoran," katanya.
Pemangkasan anggaran MICE tidak hanya berdampak pada hotel dan pekerja di sektor perhotelan, tetapi juga berimbas pada ekonomi daerah secara keseluruhan. Banyak UMKM lokal yang menggantungkan hidup mereka pada kegiatan hotel, seperti katering, penyedia souvenir, penyewaan alat konferensi, dan transportasi.
Ida juga menyoroti pentingnya studi banding dan perjalanan dinas bagi pemerintah daerah. Menurutnya, perjalanan dinas tidak hanya sekadar agenda rapat, tetapi juga menjadi sarana untuk belajar dari daerah lain dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Kalau semuanya dipangkas dan rapat hanya dilakukan di kantor masing-masing, bagaimana pemerintah daerah bisa berkembang? Studi banding itu penting untuk melihat bagaimana daerah lain bisa lebih maju. Ini juga membantu hotel-hotel lokal bertahan," katanya.
3. Minta dialog dengan pemerintah
PHRI Kabupaten Cirebon meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan ini dan mencari solusi yang lebih adil bagi industri perhotelan. Ida menyatakan, jika pemerintah memang ingin menghemat anggaran, maka seharusnya ada kebijakan yang lebih proporsional.
Ditambahkan Ida, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengurangi dampak kebijakan ini, antara lain, memberikan insentif pajak bagi hotel dan restoran agar mereka tetap bisa beroperasi dengan baik meskipun anggaran MICE dikurangi.
Kemudian, meningkatkan dukungan terhadap UMKM lokal yang terdampak oleh berkurangnya kegiatan di hotel serta engalokasikan anggaran MICE ke sektor wisata agar tetap ada pemasukan bagi industri perhotelan.
"Kami ingin ada dialog antara pemerintah dan pelaku usaha. Jangan hanya membuat keputusan sepihak tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi industri dan tenaga kerja," pungkas Ida.
