Bandung, IDN Times - Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana belum bisa memastikan untuk memberlakukan penyekatan pemudik yang akan pulang ke Kota Bandung. Sebab, penyekatan dianggap kurang efektif untuk menghalau pemudik.
"Penyekatan di tiap pintu masuk enggalah, belum. Yang penting protokol kesehatan (jalankan) saja. Sulitlah pengawasan juga," ujar Yana ditemui di Gudang Bulog Jabar, Rabu (7/4/2021).
Menurut Yana, ketika pemudik sudah memaksa ingin pulang ke kampung halaman apapun yang dilakukan pemerintah daerah pasti akan dilanggar. Termasuk penyekatan ketika dilakukan untuk mengadang warga pulang.
Maka hal yang paling memungkinkan adalah memberikan imbauan bahwa mudik bisa menjadi penyebab klaster COVID-19 muncul kembali.
"Jadi bukan dipersilakan masuk (ke Bandung). Tapi kalau sudah masuk ya protokol kesehatanlah," kata dia.
Berbeda dengan masyarakat sipil, Pemkot Bandung tetap akan tegas kepada aparatur sipil negara (ASN) yang nekat mudik. Terlebih pemerintah pusat sudah meminta agar seluruh pihak tidak akan yang pulang ke kampung halaman dalam waktu tertentu.
"Kita ikuti regulasi pusat. Nanti ada sanksinya untuk ASN," pungkas Yana.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memaparkan hasil survei yang dilakukan pihaknya terkait mudik Lebaran. Menurut Budi, apabila pemerintah tidak melarang mudik Lebaran, maka ada sekitar 81 juta orang yang akan melakukan kegiatan mudik Idul Fitri.
"Apabila tidak ada larangan mudik, maka 33 persen orang masih mudik. Artinya ada 81 juta orang akan mudik. Tetapi kalau ada larangan mudik, orang yang ingin mudik 11 persen dengan angka 27 juta. Itu tetap jumlah yang banyak," ujar Budi dalam keterangan persnya yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (7/4/2021).
Kementerian Perhubungan juga mengindentifikasi tujuan yang paling banyak dikunjungi masyarakat jika mudik Lebaran tidak dilarangan. Dari survei mereka, Jawa Tengah adalah wilayah terfavorit.
"Tujuan mudik yang paling banyak dari Jabodetabek ke Jawa Tengah sebanyak 37 persen atau kurang lebih 12 juta, Jawa Barat 23 persen atau 6 juta, dan Jawa Timur," ucap Budi.