Kabupaten Sukabumi, IDN Times - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono melakukan kunjungan kerja sekaligus mengevaluasi langsung progres pembangunan infrastruktur nelayan.
Dalam arahannya, ia menyoroti kualitas pengerjaan proyek oleh kontraktor yang dinilai kurang rapi, sekaligus memaparkan rencana strategis perluasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dan program budidaya darat tematik untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat.
Menteri KKP secara terbuka melontarkan kritik tajam terhadap hasil fisik pembangunan yang dinilainya tidak rapi. Ia langsung menginstruksikan Sekretaris Jenderal dan Satgas Operasional untuk memanggil serta mengevaluasi kontraktor terkait agar segera melakukan perbaikan.
"Alhamdulillah. Walaupun sebetulnya kontraktornya nggak bagus nih. Tapi saya minta sama Pak Sekjen, saya minta kontraktornya dipanggil dan saya minta dikoreksi," kata Sakti di Sukabumi, Kamis (5/11/2026).
"Kontraktornya nggak bagus, ya. Jadi setelah ini saya akan minta Pak Sekjen, saya bawa Pak Sekjen. Ada Satgas Kepala Satuan Tugas Operasional Pak Victor Manopo. Ya, saya minta semua dikoreksi dan diperbaiki supaya menjadi indah, jangan belepotan seperti ini. Ini belepotan ya," katanya.
Pemerintah pusat meminta kepada pemerintah daerah dan kepala dinas terkait untuk turun langsung menyisir wilayah pesisir guna merumuskan kebutuhan riil para nelayan dalam rangka program pembangunan lanjutan di tahun 2027.
"Pak Bupati kirim kepala dinasnya untuk disisir, ini disisir, di mana lagi yang sekiranya perlu, dilibatkan para nelayan, tanya para nelayan apa yang diperlukan. Ini kalau yang diperlukan nelayan tuh apa, supaya bisa jangka panjang, supaya bisa naik kelas," katanya.
Trenggono menegaskan bahwa fokus utama intervensi pemerintah adalah memperbaiki sarana dan prasarana produksi melaut agar pendapatan nelayan meningkat secara mandiri, sehingga mereka mampu membangun rumahnya sendiri tanpa harus diberi bantuan fisik hunian.
"Dibangunnya ini, kenapa bukan rumahnya yang dibangun? Bukan. Rumah itu nanti para nelayan akan mampu sendiri kalau sarana-prasarana produksi melautnya bagus, hasilnya nanti bagus, terjadi peningkatan, maka kemudian para nelayan pasti akan mampu membangun rumahnya sendiri. Ya. Jadi, itulah kira-kira yang kita akan lakukan sarana-prasarana," kata Trenggono.
Menyoroti nasib nelayan yang kerap dirugikan oleh fluktuasi harga jual tangkapan akibat sistem pasar sporadis, KKP tengah merancang skema khusus agar hasil tangkapan nelayan terserap dengan harga yang adil dan menguntungkan.
"Ini nanti dengan hadirnya KMPN ini, melalui KMPN sedang kami usulkan, ya, untuk kemudian ada pembeli. Jadi pembelinya itu langsung, pokoknya berapa pun hasil yang dihasilkan oleh nelayan, itu harus diambil dengan harga yang baik dan menguntungkan bagi nelayan. Itu yang penting sekarang kita sedang rancang, mohon doanya para nelayan, karena ini kalau mau naik kelas ya memang harus seperti itu," ungkapnya.
Selain sektor kelautan, KKP bersama Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program pengembangan budidaya darat air tawar di setiap desa. Program ini disiapkan dengan dukungan anggaran besar untuk menciptakan lapangan kerja serta mendongkrak produksi protein nasional.
"Pemerintah, Presiden Prabowo punya program pengembangan budidaya tematik atau budidaya darat, ya untuk air tawar. Di setiap desa, saya tanya sama beliau, 'Pak, tolong 386 itu dicarikan setiap desanya 1.000 meter saja, nanti kita bangunkan di situ.' Akan diturunkan, akan diturunkan anggaran tidak kurang dari Rp700 miliar di Sukabumi, Kabupaten Sukabumi itu akan menghasilkan tidak kurang dari Rp300 miliar setiap tahun. Hasil ikannya itu yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan protein," katanya.