Masyarakat Diminta Waspada Lakukan Boikot Produk

05 Des 2024, 10:43 WIB

Bandung, IDN Times - Kecanggihan teknologi memudahkan manusia dalam melakukan berbagai hal termasuk mencari informasi. Media sosial hingga kecerdasan buatan (AI) menjadi alternatif publik, apalagi gen-z dan setelahnya sebagai platform untuk mendapatkan informasi.

Kemudahan-kemudahan tersebut membuat arus informasi semakin deras bahkan tak jarang bias. Di tengah derasnya arus tersebut, generasi yang tumbuh dalam pesatnya perkembangan teknologi harus lebih skeptis dan kritis dalam menyikapi semua informasi yang muncul.

Cendekiawan Muslim Indonesia, Professor Nadirsyah Hosen mencontohkan, salah satu isu yang perlu dikritisi adalah maraknya ajakan boikot di Indonesia. Titik beratnya terkait akurasi data berkenaan dengan daftar produk yang beredar di tengah masyarakat.

"Memang ini menjadi problema, di mana kita ingin memboikot karena memang kejahatan kemanusiaan dilakukan oleh Israel. Jadi prinsipnya oke memboikot, tetapi jangan sampai salah sasaran," ujar Nadirsyah Hosen, dalam siaran pers yang diterima IDN Times, Kamis (15/12/2024).

1. Masyarakat harus lebih bijaksana untuk mendalami afiliasi suatu produk

Masyarakat Diminta Waspada Lakukan Boikot Produk (IDN Times/istimewa)

Hal tersebut disampaikan Gus Nadir, sapaannya, dalam seminar bertema Peluang dan Tantangan Integrasi AI dan Sosial Media dalam Globalisasi di Kampus UIN Sunan Gunung Djati, Kota Bandung, Selasa (3/12/2024).

Seminar ini dihadiri pula oleh Dosen Senior Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi UIN Bandung, Wisnu Uriawan, dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Bandung, Ahmad Ali Nurdin.

Gus Nadir mengingatkan pentingnya akurasi data dan fakta agar boikot yang dilakukan tepat sasaran dan tidak salah sasaran. Masyarakat juga diminta untuk lebih bijaksana ketika mengetahui suatu produk terafiliasi Israel.

Dosen Monash University Australia ini mengimbau agar jangan sampai karena emosi sesaat maka melakukan aksi boikot yang justru merugikan dalam negeri sendiri. Menurutnya, ada faktor perekonomian nasional yang juga perlu diperhatikan dalam gerakan boikot ini.

2. Data produk terafiliasi Israel sebaiknya bersumber dari pemerintah

ilustrasi bendera Israel (pexels.com/Oren Noam Gilor)

Dia pun menyinggung banyaknya daftar produk beredar di tengah publik yang diterbitkan berbagai sumber non-pemerintah. Gus Nadir mengungkapkan bahwa sumber-sumber tersebut tidak mengungkapkan secara rinci alasan produk yang ada harus diboikot yang membuat akurasi informasi dapat dipertanyakan.

"Nantinya ketika itu disebarkan di media sosial, list itu kan bisa bertambah atau berkurang, begitu di-forward kan bisa diubah dulu, kemudian di-forward lagi. Nah ini yang menjadi bola liar," katanya.

Profesor dari Fakultas Hukum ini mengungkapkan, PBB telah mengeluarkan daftar perusahaan yang pro-Israel dengan jumlah sebanyak 167 produk pada 2023 lalu. PBB pun telah mengonfirmasi dan berkirim surat dengan perusahaan yang masuk dalam daftar tersebut.

3. Dampak dari gerakan boikot sangat memengaruhi ekonomi Indonesia

Aksi kolektif untuk Palestina (Photo by حسن on Unsplash)

Bagi Gus Nadir, pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) perlu duduk bersama dan mencari solusi sambil mencari fakta akurat terkait perusahaan terafiliasi Israel yang ada di Indonesia.

Kemudian, MUI harus mengeluarkan secara resmi daftar produk yang terafiliasi Israel, dan pemerintah membuat sebuah aplikasi yang bisa digunakan masyarakat untuk mengetahui produk yang diboikot.

"Dibuat aplikasi sehingga orang ketika berbelanja itu dia tinggal men-scan saja. Ibu-ibu mau belanja mau apa tinggal scan barcode," tuturnya.

Menurutnya, dampak dari gerakan boikot ini sangat berpengaruh pada perekonomian Indonesia. Dia mengungkapkan bahwa banyak cabang perusahaan yang akhirnya melakukan PHK massal karena omzet yang terus menurun.

"(Dampaknya) lebih ke dalam negeri. Kenapa? Karena setelah satu tahun ternyata perangnya masih terus, tidak memberi efek, tetapi justru produsen lokal kita yang kena. Apalagi perusahaan lokal kita yang franchise, yang bermasalah itu adalah perusahaan yang di pusatnya," ungkapnya.