Massa Aksi Tolak UMSK Jabar 2026 Merangsek Gerbang Gedung Sate

Beberapa massa aksi pun sempat berusaha mendobrak masuk ke area halaman Gedung Sate. Namun, para petugas melakukan penjagaan ketat termasuk menurunkan mobil taktis.

Salah seorang peserta aksi demo Agus Koswara mengatakan, ada 19 kabupaten dan kota yang mengusulkan UMSK kepada Gubernur Jawa Barat. Namun, hanya 12 kabupaten kota yang ditetapkan sedangkan sembilan kabupaten kota lainnya dihapus atau tidak ditindaklanjuti.

"Dari 19 kabupaten dan kota yang mengajukan ada tujuh kota kabupaten yang dihapus atau tidak ditindaklanjuti," ucap dia saat berorasi, Senin (29/12/2025).

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut merespons desakan buruh soal beberapa kabupaten dan kota yang belum memiliki UMSK 2026. Persoalan itu dipastikan sudah dibahas dan akan diputuskan hari ini, Senin (29/12/2025).

Dedi menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menetapkan hasil revisi UMSK setelah sebelumnya melakukan dialog dan konsolidasi terhadap beberapa daerah yang sebelumnya dianggap tidak diakomodir.

"Saya akan melihat hasil dari konsolidasi, rekonsiliasi dari delapan usulan tersebut dan selanjutnya nanti saya akan mengambil keputusan untuk ditetapkan pada hari ini," ujar Dedi.

Dedi menegaskan, bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap kritik, termasuk aksi unjuk rasa yang akan dilakukan elemen serikat pekerja hari ini di Gedung Sate, Kota Bandung. Hanya saja, dia mengingatkan agar aksi tersebut dapat berlangsung damai tanpa merusak fasilitas publik.

"Dengan catatan tidak boleh melakukan perusakan terhadap fasilitas publik karena fasilitas publik itu adalah milik negara dibangun didasarkan dari pendapatan daerah dari uang pembayaran pajak seluruh warga Jawa Barat yang bayar pajak," katanya.

Menurut Dedi, perusakan fasilitas publik nantinya akan berdampak langsung pada masyarakat karena perbaikannya menggunakan dana masyarakat. Selain itu hal tersebut juga dapat berpotensi mengurangi alokasi anggaran untuk sektor penting seperti pembangunan infrastruktur dan lainnya.

"Kalau rusak maka harus diperbaiki atau dibangun kembali dan itu menggunakan dana masyarakat lagi yang pada akhirnya nanti jalannya kita tidak lagi selesai seperti yang diharapkan. Nanti fasilitas pendidikan terkurangi, fasilitas kesehatan terkurangi, yang rugi adalah masyarakat," tuturnya.

Dari total 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, sebanyak 19 daerah telah mengajukan rekomendasi UMSK. Namun yang ditetapkan baru 12 daerah yang mendapatkan upah sektoral tersebut.

Sementara daerah lainnya belum ditetapkan, di antaranya yakni Kabupaten Sukabumi, Kota Bogor, Cianjur, Purwakarta, Garut, Majalengka, dan Sumedang.