Dedi Mulyadi Merevisi UMSK 2026, Diputuskan Hari Ini
- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akan merevisi UMSK 2026 setelah mendengar desakan buruh terkait beberapa kabupaten dan kota yang belum memiliki UMSK.
- Pemerintah daerah terbuka terhadap kritik dan aksi unjuk rasa buruh, tetapi mengingatkan agar aksi tersebut berlangsung damai tanpa merusak fasilitas publik.
- Pemprov Jabar berkomitmen menjaga keseimbangan antara kesejahteraan buruh dan keberlangsungan dunia usaha serta memikirkan masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan.
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut merspons desakan buruh soal beberapa kabupaten dan kota yang belum memiliki Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2026. Persoalan itu dipastikan sudah dibahas dan akan diputuskan hari ini, Senin (29/12/2025).
Dedi menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menetapkan hasil revisi UMSK setelah sebelumnya melakukan dialog dan konsolidasi terhadap beberapa daerah yang sebelumnya dianggap tidak diakomodir.
"Saya akan melihat hasil dari konsolidasi, rekonsiliasi dari delapan usulan tersebut dan selanjutnya nanti saya akan mengambil keputusan untuk ditetapkan pada hari ini," ujar Dedi.
1. Dipersilahkan melakukan aksi asal jangan merusak fasilitas publik
Dedi menegaskan, bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap kritik, termasuk aksi unjuk rasa yang akan dilakukan elemen serikat pekerja hari ini di Gedung Sate, Kota Bandung. Hanya saja, dia mengingatkan agar aksi tersebut dapat berlangsung damai tanpa merusak fasilitas publik.
"Dengan catatan tidak boleh melakukan perusakan terhadap fasilitas publik karena fasilitas publik itu adalah milik negara dibangun didasarkan dari pendapatan daerah dari uang pembayaran pajak seluruh warga Jawa Barat yang bayar pajak," katanya.
2. Fasilitas publik dibangun pakai uang rakyat
Menurut Dedi, perusakan fasilitas publik nantinya akan berdampak langsung pada masyarakat karena perbaikannya menggunakan dana masyarakat. Selain itu hal tersebut juga dapat berpotensi mengurangi alokasi anggaran untuk sektor penting seperti pembangunan infrastruktur dan lainnya.
"Kalau rusak maka harus diperbaiki atau dibangun kembali dan itu menggunakan dana masyarakat lagi yang pada akhirnya nanti jalannya kita tidak lagi selesai seperti yang diharapkan nanti fasilitas melidikan terkurangi nanti fasilitas kesehatan terkurangi yang nugih adalah masyarakat," tuturnya.
3. UMSK 2026 akan diputuskan sesuai pertimbangan matang
Dedi menegaskan, Pemprov Jabar berkomitmen menjaga keseimbangan antara kesejahteraan buruh dan keberlangsungan dunia usaha. Selain itu pemprov juga harus memikirkan masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan.
"Pokoknya saya akan terus bekerja untuk kepentingan semua agar buru sejahtera tapi dunia usaha pun terus berkembang karena bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan para buruh yang sudah bekerja pemerintah juga harus berpikir ada antrian panjang orang yang melamar kerja," ucap Dedi.
Sebagai informasi, dari total 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, sebanyak 19 daerah telah mengajukan rekomendasi UMSK. Namun yang ditetapkan baru 12 daerah yang mendapatkan upah sektoral tersebut.
Sementara daerah lainnya belum ditetapkan, diantaranya yakni Kabupaten Sukabumi, Kota Bogor, Cianjur, Purwakarta, Garut, Majalengka, dan Sumedang.
