Mahasiswa Demo Kantor PLN Pusat Imbas Blackout Sumatera

Koordinator aksi GMPD Jakarta, Amiruddin Emon mengatakan pemadaman listrik massal tidak bisa dianggap sebagai gangguan teknis biasa.

Menurut dia, blackout telah mengganggu pelayanan publik, fasilitas kesehatan, jaringan komunikasi, transportasi, distribusi logistik hingga aktivitas UMKM dan perbankan digital di sejumlah wilayah Sumatera.

“Kami mendesak pencopotan Dirut PLN sebagai bentuk tanggung jawab seorang pemimpin,” ujar Amiruddin dalam keterangan tertulisnya.

Ia juga meminta Presiden dan Danantara bersikap tegas atas persoalan tersebut.

Dalam demonstrasi itu, mahasiswa turut menyoroti penjelasan resmi PLN terkait dugaan sumber gangguan yang berasal dari sistem transmisi tegangan tinggi 275 kV jalur Muara Bungo–Sungai Rumbai.

GMPD Jakarta menilai peristiwa tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem ketenagalistrikan nasional, terutama terkait keandalan jaringan, sistem proteksi, kapasitas cadangan daya, hingga mitigasi gangguan sistemik.

Mereka juga meminta audit menyeluruh terhadap infrastruktur kelistrikan Sumatera.

Dalam aksi tersebut, GMPD Jakarta menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah dan PLN. Tuntutan itu meliputi pencopotan Direktur Utama PLN, transparansi hasil investigasi blackout, audit total sistem kelistrikan Sumatera, perlindungan masyarakat terdampak, hingga dukungan investigasi oleh Bareskrim Polri.

Menurut Amiruddin, aksi demonstrasi tersebut baru langkah awal pengawalan publik terhadap kasus blackout Sumatera.

“Aksi ini adalah langkah awal. Pekan depan kami akan kembali menyuarakan suara rakyat,” katanya.

GMPD Jakarta menegaskan penyediaan listrik merupakan amanat konstitusi yang harus dijamin negara agar pelayanan tetap andal dan berkelanjutan bagi masyarakat.