Lima Tahun Terus Menurun, tapi Kabupaten Cirebon Tetap Termiskin

Data menunjukkan jumlah penduduk miskin Kabupaten Cirebon memang mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Pada 2021, jumlahnya tercatat 271,02 ribu orang.

Angka itu turun menjadi 266,10 ribu (2022), 249,18 ribu (2023), 245,92 ribu (2024), dan 229,64 ribu pada 2025.

Dalam lima tahun, terjadi penurunan sekitar 41,38 ribu orang atau sekitar 15 persen. Namun, meski terjadi penurunan, posisi Cirebon relatif tidak banyak berubah dalam peta kemiskinan Jawa Barat.

Margaretha menjelaskan bahwa laju penurunan kemiskinan di sejumlah daerah cenderung melambat setelah 2023. Pemulihan ekonomi pascapandemi sempat mendorong penurunan signifikan, tetapi fase berikutnya membutuhkan intervensi yang lebih struktural.

“Penurunan itu positif, tetapi tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi dan mempercepat laju penurunan, terutama di kabupaten dengan basis penduduk besar,” katanya.

Lima besar daerah dengan angka kemiskinan tertinggi seluruhnya berasal dari kategori kabupaten. Tidak ada kota yang masuk dalam lima besar tersebut.

Kondisi ini menunjukkan wilayah dengan luas geografis besar dan karakter ekonomi berbasis pertanian serta sektor informal cenderung memiliki beban kemiskinan lebih tinggi secara absolut.

Sebaliknya, beberapa daerah dengan angka terendah pada 2025 antara lain Kabupaten Pangandaran (33,09 ribu) dan Kota Banjar (10,97 ribu). Namun, Margaretha mengingatkan bahwa angka tersebut merupakan jumlah absolut, bukan persentase terhadap total penduduk.

“Daerah dengan populasi kecil tentu jumlah absolutnya lebih rendah. Karena itu penting melihat indikator lain seperti persentase kemiskinan dan garis kemiskinan,” ujarnya.

Masuknya Kabupaten Cirebon secara konsisten dalam lima besar daerah termiskin menandakan adanya persoalan struktural yang belum sepenuhnya terselesaikan. Sebagai daerah dengan jumlah penduduk besar dan struktur ekonomi yang masih ditopang sektor informal serta pertanian tradisional, tekanan terhadap kelompok rentan relatif tinggi.

Secara provinsi, jumlah penduduk miskin Jawa Barat turun dari 4,19 juta orang pada 2021 menjadi 3,65 juta orang pada 2025. Meski demikian, distribusi penurunan belum merata di semua daerah.

Margaretha menegaskan, pengentasan kemiskinan tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja produktif dan perlindungan sosial yang tepat sasaran.

“Pertumbuhan ekonomi perlu diikuti peningkatan kualitas pekerjaan dan akses terhadap pendidikan serta kesehatan. Tanpa itu, daerah dengan populasi besar akan tetap menghadapi risiko kemiskinan tinggi secara absolut,” katanya.