Murid SMA-SMK Miskin di Jabar Dapat Beasiswa Rp600 Ribu Setiap Tahun
- Murid SMA dan SMK swasta di Jawa Barat mendapatkan beasiswa Rp600 ribu setiap tahun dari Disdik Provinsi Jabar.
- Beasiswa ini diberikan kepada pelajar kurang mampu berdasarkan DTSEN, dengan perubahan jumlah dan penyaluran langsung pada tahun 2026.
- Pemprov Jawa Barat mengalokasikan dana senilai Rp218 miliar dari APBD 2026 untuk program beasiswa pelajar yang tidak mampu di sekolah swasta.
Bandung, IDN Times - Murid SMA dan SMK swasta di Jawa Barat akan mendapatkan bantuan beasiswa dari Disdik Provinsi Jabar. Bantuan sebesar Rp600 ribu akan diberikan kepada para pelajar yang masuk dalam kategori kurang mampu berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat, Purwanto mengatakan, bantuan uang Rp600 ribu ini rencananya diberikan setiap satu tahun sekali, dan pada tahun ini akan disalurkan saat tahun ajaran baru.
"Nanti menunggu tahun ajaran baru. Kan tahun ajaran barunya bulan Juli. Biasanya kalau sudah cut off data baru disalurkan, nanti sekitar bulan September. Kalau yang kemarin kan disalurkan bulan Desember tuh," ujar Purwanto, Senin (2/2/2026).
1. Akui beasiswa ini pengganti BPMU
Purwanto menjelaskan, beasiswa pada tahun 2025 sudah diberikan kepada setiap siswa dengan total besarannya Rp3.600.000. Sedangkan pada tahun ini tetap diberikan namun dengan jumlah yang berbeda.
"Kalau di 2025 itu ada beasiswa personal, di 2026 itu kan kita mengusulkan dan sudah disepakati waktu itu ada beasiswa personal dan operasional. Personal untuk kebutuhan siswa beli sepatu, baju, buku, tas, kemudian yang operasionalnya itu adalah untuk biaya bayar SPP sekolah swasta," jelasnya.
Purwanto menegaskan, Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) pada tahun 2026 tetap ada, hanya saja digantikan dengan beasiswa secara langsung yang nantinya akan diserahkan pada awal tahun ajaran baru nanti.
"Ada, masih ada, kan gubernur sudah bilang itu tetap ada di 2026 kan. Malah ada beasiswa operasional bayar SPP itu untuk anak-anak. Jadi misalnya saya miskin sekolah di swasta. Berarti saya dapat beasiswa untuk beli baju kasih langsung ke siswa. Kemudian juga dapat biaya untuk bayar SPP-nya ke sekolah untuk siswa swasta," jelasnya.
2. Tidak bisa memberikan bantuan sepenuhnya kepada murid miskin
Purwanto menegaskan, pemberian beasiswa Rp600 ribu ini memang tidak sepenuhnya membantu siswa untuk membayar SPP setiap bulannya. Namun, kata dia, bantuan tidak hanya dari pemerintah provinsi, tetapi ada dari pemerintah pusat melalui dana BOS.
"Dulu kan kita Rp1.200.000 tapi kan biar tambah banyak sasarannya menjadi Rp600 ribu setiap orang setiap satu tahun. Itu subsidi dari kita kan seperti itu, kan mereka juga kan dapat bos juga dari pemerintah pusat," kata dia.
Dengan begitu, Purwanto mengklaim, bantuan untuk sekolah swasta ini masih tetap ada di tahun 2026, namun bentuk penyalurannya melalui skema beasiswa dan diberikan langsung kepada pelajar yang masuk kategori kurang mampu melalui data DETSEN.
"Itu pengganti BPMU. Kan BPMU untuk operasional sekolah. Nah, kita namanya beasiswa operasional. karena dananya terbatas dari pemerintah, kita gunakan hanya untuk siswa miskin, yang kritisnya harus kita bantu," ujarnya.
"Kalau dulu kan polanya semuanya dapat mau orang kaya mau orang kaya semua dapat, karena duitnya terbatas maka yang dikasih bantuan yang miskin aja," kata dia.
3. Pemprov Jabar sudah menganggarkan di APBD 2026
Diketahui, Pemprov Jawa Barat mengalokasikan dana senilai Rp218 miliar yang bersumber dari APBD 2026, untuk program beasiswa pelajar yang tidak mampu di sekolah swasta.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman mengatakan, terdapat perbedaan penyaluran dana bantuan pendidikan dalam program beasiswa bagi pelajar yang tidak mampu di sekolah swasta dengan BPMU.
Penyaluran dana program beasiswa bagi pelajar yang tidak mampu di sekolah swasta langsung kepada individu. Sedangkan, penyaluran bantuan pendidikan swasta yang sebelumnya disebut BPMU melalui sekolah atau yayasan.
"Nilainya Rp218 miliar, langsung berbentuk beasiswa ke anak didik (pelajar) di sekolah swasta. Pak Gubernur juga sudah menyampaikan itu," kata Herman, Sabtu (31/1/2026).
Herman menilai tidak ada persoalan mengenai bantuan pendidikan swasta dari Pemprov Jawa Barat ke lembaga, berubah menjadi bantuan langsung ke pelajar.
"Sudah kami bahas bersama DPRD Jawa Barat, skema BPMU di 2026 direvitalisasi dari sebelumnya ke lembaga menjadi bantuan ke pelajar langsung," ujarnya.
Kata Herman, perubahan bantuan pendidikan swasta merupakan hasil penyesuaian dengan kondisi APBD Jawa Barat yang terdisrupsi sekitar Rp2,4 triliun.
"Di sisi yang lain, kami menyesuaikan dengan kondisi anggaran Jawa Barat yang terdisrupsi Rp2,4 triliun. Hadi semua sektor kami efisiensikan tapi efektivitas tetap terjaga. Secara kuantitatif menurun tapi yang paling penting kan efektivitas. Itu target kami di 2026," ujarnya.
