Strategi Dedi Mulyadi Selesaikan Banjir Bekasi, Evaluasi Tata Ruang!
- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyiapkan tiga langkah untuk mengatasi banjir di Bekasi
- Langkah pertama adalah menghentikan pembangunan perumahan di kawasan pesawahan dan rawa yang seharusnya menjadi daerah resapan air
- Langkah kedua adalah mendorong perubahan tata ruang di tingkat daerah agar fungsi lahan kembali sesuai peruntukannya
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan tiga langkah untuk mengatasi banjir yang kerap melanda wilayah Bekasi, di antaranya melakukan evaluasi tata ruang menyusul adanya kesalahan alih fungsi lahan.
Alih fungsi ini terjadi di kawasan pesawahan dan rawa yang seharusnya menjadi daerah resapan air justru menjadi kawasan perumahan. Pemerintah Provinsi akan menghentikan pembangunan perumahan di kawasan tersebut.
"Saya terus mencari solusi untuk banjir di Bekasi. Satu membuat surat edaran agar seluruh perumahan pemukiman yang dibangun di area yang terlarang itu dihentikan," Dedi dikutip Senin (2/1/2026).
1. Perubahan tata ruang harga mati
Langkah kedua adalah mendorong perubahan tata ruang di tingkat daerah agar fungsi lahan kembali sesuai peruntukannya. Dengan begitu, kata Dedi nantinya, kawasan yang seharusnya tidak untuk perumahan dapat berfungsi menahan air.
"Yang kedua, agar pemerintah kabupaten dan kota melakukan perubahan tata ruang, termasuk pemerintahan provinsi," ujarnya.
Selain pembenahan tata ruang, Dedi menilai pembangunan danau menjadi kebutuhan mendesak untuk menampung limpasan air saat curah hujan tinggi.
2. Kementerian PU harus kebut danau Cibeet
Dengan begitu, Pemprov Jabar mendorong percepatan pembangunan Danau Cibeet sebagai solusi jangka panjang. Dedi mengaku sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk penanganan masalah tersebut.
"Yang ketiga, saya sudah bertemu dengan menteri PU untuk melakukan percepatan pembangunan danau Cibeet. Ini juga solusi dan baru selesai 2028," tuturnya.
Sambil menunggu proyek tersebut rampung, pemerintah daerah juga menyiapkan langkah pendukung untuk menekan risiko banjir dalam jangka pendek. Salah satunya dengan memperkuat infrastruktur pengendali air di wilayah rawan.
"Berikutnya adalah, saya juga sudah meminta kepala BBWS untuk memperkuat tanggul-tanggul sehingga tidak mudah untuk jebol," katanya.
3. Jangan lagi ada alih fungsi lahan untuk perumahan
Dedi menegaskan agar kawasan hutan, sawah, rawa, dan bantaran sungai tidak lagi dialihfungsikan menjadi permukiman. Untuk wilayah dengan tingkat kepadatan tinggi seperti Bekasi, Depok, Bandung Raya, dan Bogor, menurutnya pembangunan hunian vertikal menjadi pilihan yang tidak terhindarkan.
"Karena itu satu-satunya jalan untuk membebaskan masyarakat dari hantu banjir yang datang dalam setiap waktu," kata Dedi.
