Kurang 5.500 Pegawai, Pemkot Bandung Ajukan 1.029 Formasi CPNS di 2019

Yayan mengatakan, selama moratorium CPNS, pegawai yang pensiun terus bertambah. Dan setelah moratorium ini dibuka setelah enam tahun, Pemkot Bandung baru diberikan kesempatan merekrut 750 PNS.

Jumlah ini sangat tidak ideal di mana kekurangan paling banyak adalah tenaga pengajar dalam hal ini guru serta tenaga kesehatan. Padahal untuk guru dan tenaga kesehatan adalah sektor penting yang memberikan dampak positif bagi masyarakat luar.

Selain melalui saringan masuk CPNS, untuk menutupi kebutuhan pegawai Pemkot Bandung kemungkinan bakal mengajukan pengangkatan pegawai dalam bentuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Pegawai ini bisa masuk baik menyesuaikan dengan kekurangan formasi maupun ujian seleksi.

"Kita hanya memfasilitasi untuk seleksi saja. Tapi semua kembali ke pemerintah pusat," paparnya.

Proses pengangkatan pegawai dengan cara P3K selama ini menjadi salah satu pilihan pemerintah daerah untuk menutupi kebutuhan pegawai. Di Kutai Timur misalnya, Dinas Pendidikan berupaya memperjuangkan nasib guru honorer atau TK2D statusnya diangkat menjadi P3K.

Menurut Plt Kadisdik Kutim Roma Malau ada usulan sekitar lebih dari 2.000 orang guru honorer. “Kebetulan formasinya ada di tenaga guru. Kami tengah mengusulkan 2.200 tenaga guru bisa diangkat menjadi P3K,” jelasnya.

Ditambahkan Roma, meski nanti jumlah kuota formasi guru yang tersedia merupakan keputusan mutlak dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN), namun dirinya sangat berharap usulan kuota guru dengan status P3K yang diajukan kepada BKN tersebut bisa terpenuhi seluruhnya.

“Ya, kami harap kuota yang kami usulkan ini disetujui BKN, namun tetap BKN yang memutuskan berapa jumlah kuota P3K buat tenaga guru di Kutim,” paparnya.