KPU Pastikan 35 Juta Warga Jabar Jadi DPT Pemilu 2024

Menurutnya, angka pasti dari DPTb ini akan diketahui setelah selesai pencoblosan. Hal itu dikarenakan ada beberapa kategori perpindahan masyarakat yang hendak menggunakan hak suaranya, sehingga, angka pastinya masih belum bisa tentukan.

"Proses pindah memilih untuk empat kategori seperti karena tugas, terkena musibah, sakit dan narapidana sampai H-7 proses pengajuan pindah memilihnya. Ketentuannya ada di PKPU," katanya.

Sebagai informasi, selain DPT, DPTb ada juga Daftar Pemilih Khusus (DPK). Untuk angka itu sendiri baru akan muncul setelah proses pemilihan selesai. DPK sendiri adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb.

DPK sendiri dapat menggunakan hak pilihnya pada pukul 12.00-13.00 waktu setempat atau satu jam sebelum Tempat Pemungutan Suara (TPS) ditutup. Namun, para calon pemilih dalam kategori DPK tidak dapat menggunakan hak pilihnya di luar alamat yang terdapat di dalam kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) dalam ringkup kelurahan/desa.

Herdi melanjutkan, 35 juta masyarakat yang telah masuk DPT, kemudian DPTb dan DPK ini akan menggunakan suaranya di TPS yang sudah ada di seluruh kabupaten dan kota, sesuai dengan ketentuan berlaku. Selain itu, dia memastikan ada juga pemilih dari kalangan disabilitas.

"Jumlah TPS di Jabar ada 140.457 orang, jumlah TPS khusus 130 orang, jumlah pemilih khusus 28.760 orang, dan total pemilih disabilitas 146.751 orang," kata Herdi.

Sementara itu MUI Jawa Barat mengingatkan agar masyarakat menggunakan hak pilihanya dengan jujur dan tidak terhasut oleh tawaran politik uang. Para peserta pemilu juga diminta tidak melakukan serangan fajar jelang pencoblosan esok, sebab hal itu dilarang dan ada dalam fatwa tentang hukum memilih dalam pemilu, pemilukada.

"Di antaranya politik uang itu haram dalam pandangan Islam. Kaidahnya kan itu ada hadits-nya yang menyatakan 'yang memberi dan menerima riswah (uang sogok) itu masuk neraka'. Sudah jelas itu," ujar Sekretaris MUI Jawa Barat, Rafani Akhyar saat dihubungi, Selasa, (13/2/2024).

Rafani menjelaskan, praktik politik uang ini seharusnya tidak dilakukan oleh para oknum jelang pencoblosan. Hal itu menurutnya sangat mencederai nilai demokrasi dan kesucian proses pemilihan.

"Kami juga tidak ingin demokrasi ini dicederai oleh praktik-pratik money. Jadi, kenapa kalau politik uang seolah sepanjang bisa dilakukan, ya dilakukan. Dalam pandangan MUI, secara agama politik uang itu tidak boleh," katanya.