KPK Ajak Masyarakat Ikut Berantas Tindak Pidana Korupsi

Alexander mengungkapkan, KPK memiliki tiga pendekatan dalam memberantas korupsi. Mulai dari tindak edukasi, pencegahan dan penindakan.

Semua ini terus dilakukan KPK secara berkala untuk memastikan indeks persepsi korupsi Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Saat ini, lanjut Alexander, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih berada di skor 34. KPK optimis skor Indeks Persepsi Korupsi berada di skor 60 pada tahun 2045.

"Jadi, kalau ada kegagalan dalam pemberantasan korupsi, bukan kegagalan KPK tapi kegagalan kita bersama karena kita harus bertanggung jawab semua, kalau KPK sudah melakukan edukasi, sosialisasi kampanye dan melakukan penindakan, tapi perilaku masyarakat tidak berubah, ya bukan salah KPK kan," ungkapnya.

Alexander tak menampik jika masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran penuh terhadap tindak pidana korupsi.

Menurutnya, upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anti korupsi terhadap masyarakat akan menjadi salah satu tantangan berat bagi KPK.

"Masyarakat nya masih memberikan gratifikasi dan menyuap saat berurusan dengan pemerintah atau penegak hukum, ya artinya sosialisasi kepada masyarakat itu belum memberikan dampak, oleh karena itu, kami mengajak teman-teman semua dan seluruh lapisan masyarakat mari bersama-sama memberantas korupsi," kata Alex.

Dosen Hukum Pidana UNPAR Agustinus Pohan, menjelaskan bahwa dalam upaya pemberantasan korupsi saat ini, pemuda memegang peranan penting. Apalagi Indonesia mengalami bonus demografi pada kurun 2030-2040. Artinya, pada kurun waktu tersebut kondisi masyarakat Indonesia akan didominasi oleh usia produktif (15-64 tahun) dibandingkan usia nonproduktif.

“Apa dengan sendirinya Indonesia akan makmur di tengah korupsi yang hebat? Justru dengan adanya kaum muda berintegritas, saya rasa masih ada harapan menuju tahun 2045 yang makmur. Saya lihat sekarang pun banyak wajah muda, konon katanya kita akan mencapai kejayaan, dengan keterlibatan kaum muda lewat bonus demografi,” katanya.

Pemberantasan korupsi di Indonesia membutuhkan komitmen dan usaha berkelanjutan dari berbagai pihak, dengan dukungan publik sebagai kekuatan pendorong utama. Edukasi anti-korupsi sejak dini dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah menjadi kunci untuk membangun generasi yang berintegritas dan mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.