KPID Jabar Temukan Banyak Parpol Curi Start Kampanye Pemilu 2024

Selain itu, Adiyana mengingat agar lembaga penyiaran dan radio memahami aturan kampanye partai politik jelang Pemilu 2024. Menurutnya, media penyiaran harus netral dan proses pemilu serentak 2024 nantinya.

"Padahal jelas dalam Undang-undang Penyiaran dan P3SPS Pasal 50 dan 71 lembaga siaran wajib tidak partisan serta menjaga netralitas dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu," ungkapnya.

Adiyana menambahkan, wilayah Jabar sendiri memiliki kerawanan yang tinggi dalam pemilu. Di mana Jabar menempati urutan ketiga, daerah paling rawan se-Indonesia dengan persentase 77,04 persen. Hal ini dirasakannya harus turut ditekankan.

"Indeks kerawanan ini dalam perspektif KPID Jabar, lembaga penyiaran jika tidak dimanfaatkan untuk kepentingan publik bisa saja menyumbangkan indeks kerawanan itu," ucapnya.

KPID Jabar sendiri kini berkolaborasi dengan Bawaslu dan KPU Jabar. Bentuk kolaborasi ini yaitu membuat gugus tugas agar pengawasan kampanye di penyiaran televisi dan radio dapat dilakukan lebih efektif.

"Selain mengawasi TV maupun radio, sekaligus di media sosial karena kami diminta pak Gubernur untuk mengawasi media yang berbasis internet," katanya.