Kisruh Dua Musda Partai Golkar Kota Bekasi, DPD Jabar Beri Penjelasan

H. Rahmat Sulaeman, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Partai Golkar Jabar mengatakan bahwa dalam melaksanakan Musda tim yang ditunjuk menjalankan tugas sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

"Jadi tidak benar DPD Partai Golkar Jabar memerintahkan dua Musda di Kota Bekasi," ujar Rahmat, melalui keterangan resminya, Senin (1/11/2021).

Pelaksanaan Musda pertama sudah dijalankan berdasarkan AD/ART partai, Rahmat menjelaskan, dalam Musda pertama tim ditunjuk DPD Partai Golkar Jabar sudah mendapatkan surat Keputusan (SK).

"DPD Golkar Jabar hanya menugaskan kepada tim yang sudah tertuang dalam SK, melaksanakan Musda sesuai dengan tugasnya yaitu pada hari Jumat, 29 Oktober 2021 di Graha Bintang. Tidak ada Musda lagi selain itu," ungkapnya.

Rahmat juga membantah soal isu yang menyudutkan Sekretaris Golkar Jabar, atas pelaksanaan Musda tandingan. Menurutnya, hal itu tidak benar, Musda Graha Bintang merupakan yang sah.

"Sekertaris DPD Golkar Jawa Barat (Ade Ginanjar) dirinya sebagai utusan panitia dari DPD Jabar, tidak pernah diperintahkan seperti (membuat Musda tandingan) itu," ucapannya.

"Panitia harus berdasarkan SK Plt, yang di Horizon itu tidak ada panitianya. Ya tidak absah. Karena panitianya siapa, yang meng-SK-kan siapa?" tambahnya.

Musda V Partai Golkar Kota Bekasi di Graha Bintang Jaya, merupakan yang sah. Sebab, Musda digelar sesuai dengan AD/ART dan dihadiri oleh unsur pimpinan, bahkan ada dari Ketua Umum Kosgoro yaitu Dave Laksono dan MQ. Iswara sebagai Ketua Pemilihan Wilayah I Jawa-Bali.

"Jadi itu resmi semua tidak abal-abal. Ketika ada masalah acuannya AD/ART. Kalau katanya, umpama, ibarat, tidak ada itu harus tertulis dalam organisasi," kata dia.