Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Ketua DPRD Jabar Akui Belum Baca Kajian Usulan Provinsi Sunda
(Humas/DPRD Jabar)
  • Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa menegaskan bahwa lembaganya belum menyetujui pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda, melainkan baru menyetujui pembahasan usulan tersebut.
  • Buky mengaku belum membaca naskah akademik dari tim pengusul dan menilai aspek sosiologis perlu dikaji lebih dalam sebelum wacana pergantian nama dilanjutkan ke tahap berikutnya.
  • Akademisi Ganjar Kurnia menjelaskan bahwa usulan perubahan nama bertujuan menjaga identitas Sunda yang memiliki nilai historis dan kultural tinggi, bukan sekadar dorongan politik sesaat.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
2013

Wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda sempat mencuat dan menjadi pembahasan publik.

2015

Isu pergantian nama Provinsi Jawa Barat kembali ramai dibicarakan oleh sejumlah kalangan akademisi dan masyarakat.

2020

Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda kembali muncul di ruang publik.

2 Juli 2026

Sejumlah akademisi, budayawan, dan sejarawan Sunda melakukan audiensi dengan Komisi 1 DPRD Jawa Barat untuk membahas usulan pergantian nama provinsi.

7 Juli 2026

Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa menegaskan bahwa DPRD baru menyetujui pembahasan usulan pergantian nama, bukan persetujuan perubahan resmi. Ia juga mengaku belum membaca kajian akademik dari tim pengusul.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
  • What?
    Rencana pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda tengah dibahas, namun belum disetujui secara resmi dan masih berada pada tahap kajian awal oleh DPRD Jawa Barat.
  • Who?
    Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa, sejumlah akademisi, budayawan, sejarawan Sunda, serta Guru Besar Universitas Padjadjaran Ganjar Kurnia terlibat dalam pembahasan dan pengusulan perubahan nama tersebut.
  • Where?
    Pembahasan berlangsung di Bandung, termasuk dalam audiensi di Ruang Komisi 1 DPRD Jawa Barat.
  • When?
    Pernyataan Buky Wibawa disampaikan pada Selasa, 7 Juli 2026, setelah audiensi yang dilakukan Kamis, 2 Juli 2026.
  • Why?
    Usulan diajukan untuk menjaga identitas dan nilai historis budaya Sunda yang dinilai semakin terpinggirkan akibat pembagian administratif wilayah.
  • How?
    DPRD Jawa Barat menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan membuka pembahasan awal dan mengkaji naskah akademik yang disusun tim pengusul sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Beberapa orang pintar dan tokoh ingin nama Jawa Barat diganti jadi Provinsi Sunda. Banyak orang ribut karena ada yang setuju dan ada yang tidak. Ketua DPRD namanya Pak Buky bilang belum baca semua tulisan soal itu. Katanya DPRD baru mau bahas, belum setuju ganti nama. Sekarang masih dibicarakan pelan-pelan.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Polemik seputar usulan pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda menunjukkan bahwa proses demokrasi dan penghargaan terhadap aspirasi publik berjalan dengan terbuka. DPRD Jabar menegaskan sikap hati-hati dengan masih mempelajari kajian akademik, sementara para pengusul menyoroti nilai historis dan kultural Sunda yang ingin dijaga melalui dialog konstruktif.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandung, IDN Times - Rencana pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda yang diusulkan oleh sejumlah akademisi dan tokoh masyarakat menjadi pro dan kontra. Di sisi lain, Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa ternyata belum membaca sepenuhnya kajian akademik usulan tersebut.

Buky pun turut meluruskan mengenai DPRD telah menyetujui pergantian nama tersebut. Dia mengatakan, legislatif baru menyetujui pembahasan pergantian nama ini. Artinya, belum sepenuhnya disepakati, karena masih ada proses kajian dan lainnya.

"Banyak yang menangkap bahwa DPRD ini setuju. Menurut saya tingkatannya belum. Setuju itu dalam artian setuju untuk dibahas, bukan setuju untuk diganti. Nah itu salahnya di situ. Orang-orang kan berpikirnya 'oh DPRD setuju diganti', sehingga jadi ramai," kata Buky, Selasa (7/7/2026).

1. DPRD Jabar baru menyetujui pembahasan pergantian nama

(Humas/DPRD Jabar)

Karena usulan tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat, DPRD Provinsi Jawa Barat, kata Buky turut menindaklanjuti dan mengkaji apakah hal tersebut bisa kemudian dilakukan pergantian nama atau tidak.

"Padahal posisinya itu DPRD setuju untuk membahas aspirasi yang disampaikan oleh beberapa tokoh atau elemen masyarakat terkait keinginan mengganti nama Provinsi Jawa Barat," ujarnya.

2. Ketua DPRD Jabar belum membaca naskah akademik

(Humas/DPRD Jabar)

Dia mengungkapkan, pembahasan usulan tersebut masih berada pada tahap awal. Bahkan dirinya mengaku belum mempelajari naskah akademik yang disusun tim pengusul.

"Saya belum membaca naskah akademik yang disodorkan oleh tim yang menggagas itu. Tapi memang bagi saya pribadi, yang harus diselesaikan seandainya mau mengarah ke pergantian adalah masalah sosiologis," katanya.

Sebelumnya, sejumlah akademisi, budayawan dan sejarawan Sunda melakukan audiensi bersama Komisi 1 DPRD Jabar, di Ruang Komisi 1, Kamis (2/7/2026).

Wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda ini sudah sempat ramai pada 2013, 2015 dan 2020. Salah satu tim pengkaji pergantian nama Provinsi Jawa Barat yang juga Guru Besar Universitas Padjadjaran, Ganjar Kurnia mengatakan, pergantian nama ini perlu dilakukan agar identitas Sunda tetap ada dan tidak hilang.

Menurut dia, usulan perubahan nama bukan hanya didorong momentum politik tertentu, tapi bagian dari perjuangan panjang yang telah berlangsung sejak bertahun-tahun.

"Saya kira nggak ada soal momentum. Ini mah soal maraton perjuangan saja. Apalagi sekarang DPRD memberikan respons yang bagus," ujar Ganjar usai audiensi.

3. Akademisi usulkan nama Provinsi Jabar diganti Provinsi Sunda

(Humas/DPRD Jabar)

Berdasarkan kajian yang dilakukannya, Ganjar mengatakan, nama Sunda memiliki nilai historis, sosiologis, kultural, dan psikologis yang jauh lebih besar dibanding sekadar penamaan administratif. Hanya saja, saat ini istilah Sunda semakin terpinggirkan karena pendekatan administrasi yang membuat wilayah-wilayah bersejarah Sunda terpecah menjadi sejumlah daerah.

"Kalau saya sendiri, paling tidak kita membuat monumen, karena Sunda itu sangat besar secara geologis. Ada Sunda Besar, Sunda Kecil, yang kemudian secara administratif menjadi tidak ada. Sekarang hanya jadi Jawa Barat saja," ucapnya.

Dia menyampaikan, wilayah Tatar Sunda pada masa lalu mencakup kawasan yang jauh lebih luas, mulai dari Banten hingga Cipamali di perbatasan Jawa Tengah. Bahkan Jakarta pernah menjadi bagian wilayah administratif Sunda sebelum berdiri sebagai daerah tersendiri.

"Dulu Jakarta itu masuk ke wilayah Sunda secara administratif. Banten juga itu adalah wilayah Sunda. Dan sejarah menunjukkan bahwa Tatar Sunda itu mulai dari Banten sampai Cipamali bagian dari Jawa Tengah," katanya.

Curated For You

Editorial Team

Related Article