KDM Tegur Pemkab Garut, Anggaran Jalan Cuma 2,2 Persen dari APBD

12 Sep 2026, 16:21 WIBKota Bandung

Azzis Zulkhairil

News

Channel

Add Us on Google

KDM Tegur Pemkab Garut, Anggaran Jalan Cuma 2,2 Persen dari APBD

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Intinya Sih

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti anggaran jalan, jembatan, dan PJU Garut 2026 hanya Rp105 miliar atau 2,2 persen APBD, di bawah rekomendasi minimal 7 persen.
Realisasi pembangunan jalan Garut disebut hanya Rp80 miliar. Dedi menilai dana itu tidak memadai menghadapi kerusakan jalan yang luas dan memicu protes warga.
Dedi akan memanggil Bupati Garut dan TAPD untuk mengubah APBD. Ia juga mewajibkan kabupaten/kota mengalokasikan 7,5 persen APBD 2027 bagi infrastruktur jalan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegur Pemerintah Kabupaten Garut karena alokasi jalan, jembatan, dan PJU dalam APBD 2026 hanya Rp105 miliar atau sekitar 2,2 persen dari total APBD.
Who?
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin, Ketua TAPD Kabupaten Garut, Dinas PUPR Kabupaten Garut, serta warga Garut yang mengadukan kerusakan jalan.
Where?
Permasalahan anggaran dan kerusakan infrastruktur terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dedi Mulyadi menyampaikan keterangannya di Bandung.
When?
Dedi menyampaikan temuan alokasi APBD Garut 2026 pada Sabtu, 12 September 2026. Instruksi alokasi 7,5 persen untuk APBD 2027 telah disampaikan pada 16 April 2026.
Why?
Alokasi Rp80 miliar hingga Rp105 miliar dinilai tidak memadai untuk menangani kerusakan jalan yang luas di Garut, sementara rekomendasi Pemprov Jawa Barat menetapkan minimal 7 persen atau Rp360 miliar.
How?
Dedi berencana memanggil Bupati Garut, Ketua TAPD, dan jajaran pemerintah daerah untuk meminta penjelasan serta mendorong perubahan postur APBD agar alokasi infrastruktur sesuai ketentuan gubernur.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegur Pemerintah Kabupaten Garut karena uang untuk jalan cuma Rp105 miliar. Padahal, jalan rusak banyak dan warga sering mengadu. Dedi ingin uang jalan jadi paling sedikit 7 persen. Ia akan memanggil Bupati Garut supaya anggaran diubah agar warga bisa memakai jalan mulus dan aman.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Sorotan terhadap kecilnya anggaran jalan di Garut membuka ruang pembenahan yang lebih terarah. Rekomendasi alokasi minimal, rencana pemanggilan pemerintah daerah, dan pengawasan terhadap RAPBD menunjukkan adanya upaya menyelaraskan prioritas anggaran dengan kebutuhan warga akan jalan yang layak dan aman, meski kondisi fiskal sedang menjadi tantangan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias KDM turut angkat bicara mengenai banyaknya aduan masyarakat dan warganet mengenai kondisi jalan kabupaten dan desa yang rusak di wilayah Kabupaten Garut.

KDM mengatakan, saat ini Pemprov Jawa Barat sudah memberikan catatan rekomendasi khusus saat proses evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2026.

Adapun dalam rekomendasi itu, Pemprov Jawa Barat menetapkan alokasi anggaran pembangunan jalan minimal sebesar 7 persen dari total APBD Garut atau setara dengan Rp360 miliar.

"Setelah saya melihat di pelaksanaan APBD Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2026, ternyata alokasi anggaran jalan, jembatan, dan PJU-nya itu hanya Rp105 miliar, kurang lebih 2,2 persen dari total APBD," kata Dedi, Sabtu (12/9/2026).

1. Alokasi untuk infrastruktur harus besar

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Dedi mengungkapkan, laporan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Garut bahkan menunjukkan realisasi khusus untuk pembangunan jalan hanya menyentuh angka Rp80 miliar.

Dia menilai anggaran yang minim tidak mampu untuk menangani luasnya tingkat kerusakan infrastruktur jalan di Kabupaten Garut, sehingga wajar memicu polemik serta protes dari warga setempat.

"Tidak mungkin kerusakan jalan di Kabupaten Garut yang sebegitu luas hanya Rp80 sampai Rp105 miliar jalan dan PJU-nya, sehingga keributan akan terus terjadi," ujarnya.

2. Dedi Mulyadi segera panggil Bupati dan Sekda Garut

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) dalam acara Indonesia Summit 2026. (IDN Times/Herka Yanis)

Lebih lanjut, Dedi berencana akan memanggil Bupati Abdusy Syakur Amin beserta Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Garut dan jajarannya. Pemanggilan ini dimaksudkan untuk meminta penjelasan sekaligus mendorong perubahan postur APBD Kabupaten Garut agar selaras dengan arahan Gubernur.

Penyesuaian anggaran ini agar bisa mengembalikan alokasi infrastruktur ke angka ideal demi menghadirkan fasilitas jalan yang layak dan aman bagi mobilitas warga.

"Segera mengundang Bupati dan Ketua TAPD Kabupaten Garut untuk menjelaskan dan mengubah APBD Kabupaten Garut agar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Gubernur agar masyarakat bisa menikmati jalan yang mulus," tuturnya.

3. Minta Pemda di Jabar alokasikan 7,5 persen APBD untuk infrastruktur

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Sebelumnya, KDM sudah menginstruksikan agar seluruh pemerintah kabupaten dan kota mengalokasikan 7,5 persen anggaran APBD 2027 untuk infrastruktur. Hal itu dilakukan agar adanya keselarasan prioritas pembangunan di Jabar.

Menurutnya APBD provinsi harus linear dengan APBD kabupaten/kota guna membangun kesamaan visi pembangunan. Apalagi, saat ini kondisi anggaran tengah memprihatinkan di tengah pemotongan transfer keuangan daerah, sehingga kerap menjadi alasan daerah untuk menahan belanja publik.

"Sudah deh, kita sama-sama prihatin. Bupati wali kota, sama saja gubernur juga tengah prihatin. Tapi jangan ngomong, anggaran kurang, sama saja," ujar Dedi, Kamis (16/4/2026).

Alokasi 7,5 persen sendiri direncanakan akan dikejar dari target pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak kendaraan bermotor yang harus kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan jalan. Hal ini pun sudah disampaikan dalam Musrenbang kemarin.

"Maka ketaatan bupati wali kota menganggarkan 7,5 persen anggaran belanja daerahnya untuk kepentingan infrastruktur jalan adalah sebuah keharusan," ucapnya.

Dedi berencana mencermati rancangan APBD 2027 dari setiap kabupaten kota agar penyelarasan ini terwujud. Sebab, jika kemantapan jalan di sebuah daerah sudah baik, kata dia, anggaran tersebut kemudian akan dialokasikan untuk pembenahan trotoar, halte, taman hingga drainase kabupaten kota.

"Nah itu terkoneksikan, kalau nggak 7,5 persen maka saya tidak akan menandatangani rekomendasi RAPBD," katanya.