KDM Datangi Mendagri-BI Telusuri Dugaan APBD Jabar Jadi Deposito
- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akan menelusuri dugaan APBD Jabar Rp4,1 triliun jadi deposito.
- Dedi memanggil pejabat terkait pengelolaan keuangan untuk memastikan kebenaran data tersebut.
- Ia akan berkoordinasi dengan Kemendagri dan Bank Indonesia serta mengancam sanksi tegas bagi pejabat yang berbohong.
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi akan mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bank Indonesia untuk menelusuri dugaan sumber data anggaran Rp4,1 triliun milik Pemprov Jabar yang dinyatakan sebagai deposito.
Dedi Mulyadi mengatakan, Pemprov Jabar perlu menelusuri kebenaran data yang dimiliki oleh kementerian dan bank sentral karena data tersebut kini menjadi polemik.
"Hari ini saya sudah jadwalkan ke Kemendagri, setelah dari sana ke Bank Indonesia," katanya, Rabu (22/10/2025).
1. Dedi Mulyadi sudah kumpulkan semua pejabat
Dedi mengaku sudah memastikan kejelasan sumber data tersebut dengan memanggil seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terkait pengelolaan keuangan.
"Para pejabat sudah saya panggil. Saya kumpulkan untuk bertanya sekali lagi, mereka itu berkata jujur, data, dan fakta, atau berbohong," katanya.
Menurutnya dari data yang diterima, pada periode 15 Oktober 2025 tidak ada simpanan Pemprov Jabar mencapai Rp4,1 triliun seperti yang dilansir Menteri Keuangan Purbaya.
2. Dedi Mulyadi juga bakal bertemu dengan Bank BI
Oleh karena itu, Dedi akan mendatangi Kemendagri untuk mencocokkan data yang dimiliki Pemprov Jabar.Langkah selanjutnya, ia akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk menelusuri data yang menandai polemik tersebut.
"Hari ini saya juga akan bertemu dengan pimpinan Bank Indonesia untuk menanyakan sumber data tersebut," tutur Dedi.
Seluruh rangkaian verifikasi data tersebut, dikatakannya akan dilakukan secara transparan sehingga publik dapat mengetahui informasi yang sesuai fakta.
3. Dedi Mulyadi akan peat jika ada pejabat yang berbohong
Dedi mengancam akan memberikan sanksi tegas berupa pencopotan terhadap pejabat yang berbohong mengenai kebenaran data tersebut. Dia tidak pandang bulu, termasuk kepada Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan, hingga Kepala Badan Pendapatan Daerah jika terbukti melanggar.
"Apabila ada staf saya yang berbohong, tidak menyampaikan fakta dan data yang sesungguhnya, menyembunyikan data yang seharusnya diketahui oleh masyarakat dan terbuka, saya tidak akan segan-segan, saya berhentikan pejabat itu," Kata dia.
