Kasus Rekomendasi PPDB, Anggota DPRD Jabar: Saya Hanya Dimintai Tolong

Menurut Dadang, setelah orang tua murid tersebut meminta bantuannya, ia kemudian menjelaskan bahwa saat ini sistem PPDB sudah dilakukan secara daring atau online. Menurutnya, surat tersebut hanya rekomendasi pada pihak sekolah saja, bukan meminta sekolah untuk menerima sang siswa.

"Tapi saya sudah jelaskan, kalau sekarang (PPDB) sudah online. Dia (orang tua) hanya minta rekomendasi, ya, saya buatkan," ungkapnya.

Dadang menuturkan, surat yang logo DPRD Jabar dan mendapat teken darinya itu merupakan rekomendasi semata. Adapun pihak Disdik Jabar atau SMK Negeri 4 Bandung bisa menyetujui ataupun mengabaikannya.

"Saya tidak intervensi. Hanya rekomendasi saja, diterima atau enggak itu gimana sekolahnya, kan sudah online dan sekolah juga punya sistem," katanya.

Dihubungi terpisah, Kepala Sekolah SMKN 4 Bandung, Asep Tapip Yani mengatakan, semua proses PPDB tetap akan dilakukan dengan model online dan akan tetap menjaga prosesnya dengan profesionalisme. Adapun soal surat rekomendasi tersebut, SMK Negeri 4 tidak akan mempertimbangkannya sebagai modal siswa tersebut diterima

"Kita mah ada prosedurnya. Sudah ada surat-surat di panitia. Panitia bilang: pak, ada surat dari ini (DPRD Jabar). Saya bilang: ikuti prosedur saja," ujar Asep.

Ia menyebutkan, pada dasarnya semua akan kembali pada persyaratan dari calon murid itu sendiri. Terlepas dari calon murid berstatus titipan ataupun bukan, menurutnya, akan tetap dimintai perlengkapan syarat. Jika tidak terpenuhi, maka ia memastikan bahwa murid tidak akan lolos menjadi siswa di sekolahnya. 

"Yang penting kalau anaknya cocok memenuhi syarat, ya lolos. Kan kita juga harus mempertahankan kredibilitas sekolah, karena kita mah sekolah bermutu. Kalau masuk, tapi tidak bermutu bagaimana," tuturnya.

"Surat mah surat, ya kalau anaknya memenuhi syarat mah tidak harus pakai surat juga bisa diterima," tambahnya.