Kasus Korupsi, Penyebab DAMRI Bandung Berhenti Beroperasi
Bandung, IDN Times - Alasan sebenarnya soal diberhentikannya delapan rute layanan bus Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia (DAMRI) cabang Bandung akhirnya terungkap. Kasus korupsi pegawai menjadi dasar terjadinya peristiwa ini.
Baru-baru ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung telah menetapkan seorang tersangka berinisial SS. Ia merupakan orang berwenang di DAMRI cabang Bandung dan diduga menggelapkan uang perusahaan sebesar Rp1,2 miliar
"(SS) sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara Pengelolaan Pendapatan Pengendalian Pembiayaan Perum DAMRI Cabang Bandung," ujar Kepala Seksi Bidang Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Taufik Effendi, Sabtu (30/10/2021).
1. Pelaku tidak setorkan keuangan pada perusahaan
Taufik mengatakan, SS diduga telah melakukan tindak pidana kasus korupsi penggelapan Uang Pengelolaan Pendapatan (UPP) di Perum DAMRI Bandung. SS melakukan penggelapan dengan mengumpulkan uang hasil dari tiket penumpang, kemudian tidak disetorkan ke kas perusahaan.
"Dalam kasus ini tidak tertutup kemungkinan adanya orang atau pihak selain SS yang diduga terlibat," katanya.
2. Perum DAMRI akui keuangan perusahaannya sedang tidak baik-baik saja
Sebelumnya, Corporate Secretary Perum DAMRI, Sidik Pramono mengatakan, kondisi ekonomi perusahaan DAMRI cabang Bandung tidak dalam kondisi baik-baik saja. Apalagi saat ini masih dalam kondisi pandemik COVID-19.
"Sepanjang 2020, DAMRI secara keseluruhan mencatatkan kerugian sekitar Rp220 miliar. Di luar segmen bus kota, DAMRI Bandung tetap mengoperasikan secara normal segmen-segmen AKDP, AKAP, penugasan angkutan perintis, rute BRT Majalaya, dan angkutan disabilitas," kata dia.
3. Ada 470 karyawan DAMRI Bandung mogok kerja
Sebelum masalah keuangan dan kasus korupsi, 470 karyawan yang terdiri dari staf hingga pengemudi di perusahaan DAMRI Cabang Bandung mengeluh karena tidak menerima upah secara penuh selama tujuh bulan. Mereka juga melakukan mogok kerja.
Seorang pengemudi DAMRI, Ade Abdul Fattah Hidayat mengatakan, aksi tersebut dilakukan secara spontan setelah ada pernyataan dari manajemen bahwa gaji karyawan dan staf sudah dibayar penuh. Hal itu diutarakan pihak perusahaan ketika bertemu dengan anggota dewan.
Padahal, para karyawan terutama di Bandung belum menerima upah penuh selama tujuh bulan bekerja. Selama tujuh bulan, mereka menerima upah senilai Rp1 juta. Upah tersebut jelas tak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari.
"Karyawan di Bandung yang masuk tujuh bulan sekarang hampir enggak gajian. Baru dibayar Rp1 juta," kata dia saat ditemui di wilayah Pasteur, Kota Bandung, Rabu (15/9/2021).
